Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini merespons usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai alokasi dana sitaan korupsi senilai Rp 13,2 triliun dari kasus Crude Palm Oil (CPO) ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan mengatur besaran sumbangan tersebut, mengingat LPDP masih memiliki anggaran yang cukup besar.
“LPDP kan uangnya masih kebanyakan sekali. Kita perlu lihat berapa yang sebelumnya dari Rp 13 triliun itu,” ungkap Purbaya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 21 Oktober 2025. Ia juga belum memastikan apakah seluruh dana hasil korupsi tersebut akan dialokasikan ke LPDP atau hanya sebagian.
Usulan Presiden Prabowo untuk memindahkan dana sitaan itu muncul setelah penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13.255.244.538.149 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan. Uang tersebut berasal dari penyitaan tiga korporasi besar: Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan investasi pendidikan melalui LPDP. “LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi dan penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” kata Prabowo pada 20 Oktober 2025.
Pertimbangan Efisiensi Anggaran
Purbaya menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap alokasi dana tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan situasi LPDP saat ini. “Nanti kita atur. Kita lihat dulu bagaimana dananya dan berapa yang dibutuhkan,” pungkasnya. Dengan begitu, perencanaannya diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi sektor pendidikan.
Peran LPDP dalam Pendidikan
LPDP sendiri berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana untuk pendidikan, termasuk beasiswa dan pelatihan. Dalam beberapa tahun terakhir, LPDP telah membantu ribuan penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, dengan adanya dana sisa yang cukup besar, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaannya dan bagaimana sumbangan dari dana sitaan korupsi dapat meningkatkan daya guna LPDP.
Penguatan Investasi Pendidikan
Lebih lanjut, Prabowo optimis bahwa alokasi dana ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. "Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing," jelas Prabowo. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk terus mencari sumber dana yang dapat mendukung program pendidikan secara berkesinambungan.
Implikasi bagi Kebijakan Publik
Dengan adanya rencana ini, pemerintah diharapkan dapat lebih transparan dalam pengelolaan dana hasil sitaan korupsi. Proses ini juga dapat menjadi contoh bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan langkah konkret dari pemerintah mengenai penggunaan dana tersebut untuk menghindari kesan bahwa dana rutin dari korupsi hanya akan berputar di kalangan tertentu.
Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap proses perencanaan dan implementasi penggunaan dana ini menjadi hal yang penting. Seiring dengan itu, publik juga berharap agar manfaat nyata dari dana tersebut dapat dirasakan di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di tanah air.
Kedepannya, keputusan pemerintah untuk menambah dana LPDP dari hasil efisiensi dan dana hasil korupsi diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Source: www.suara.com
