Kondisi transportasi umum di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, dengan pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa 95 persen kota di Indonesia tidak memiliki sistem transportasi umum yang memadai. Banyak wilayah di Tanah Air yang tidak memiliki fasilitas transportasi umum sama sekali, membuat mobilitas masyarakat sangat terbatas.
Djoko menyatakan bahwa, meskipun ada beberapa kota yang masih memiliki layanan transportasi umum, sarana yang ada sudah jauh dari standar layak. “Rata-rata usia kendaraan di kota-kota yang memiliki layanan transportasi umum sudah di atas 10 hingga 15 tahun,” ujarnya. Hal ini menandakan bahwa kendaraan yang digunakan tidak hanya usang, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang.
Sampai saat ini, hanya terdapat 17 kota dan 11 kabupaten dari total 514 pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang memiliki layanan transportasi umum modern dengan skema “buy the service.” Kondisi ini menunjukkan kurangnya perhatian dan investasi dalam infrastruktur transportasi umum, yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Lebih jauh, Djoko juga menekankan bahwa rencana pemerintah untuk meluncurkan program mobil nasional perlu diperhatikan secara serius. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya harus fokus pada produksi kendaraan untuk pejabat, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat luas. “Kebutuhan mobilitas bukan hanya milik pejabat. Alangkah baiknya jika mobil nasional juga mencakup bus dan angkutan pedesaan,” jelasnya.
Bus berfungsi untuk memperluas jangkauan transportasi umum di kota dan kabupaten, sementara angkutan pedesaan dapat membantu masyarakat desa dalam akses ke pasar serta mendukung distribusi hasil pertanian. Djoko juga menambahkan bahwa truk penting untuk pengangkutan logistik dan pangan.
Di saat yang sama, Djoko mencermati bahwa negara-negara seperti India, China, dan Jepang sudah menargetkan produksi truk dan bus sebagai bagian dari strategi industri mereka. “Kebanyakan bus dan truk di Indonesia saat ini bukan merupakan produksi dalam negeri, padahal permintaan akan kendaraan ini sangat tinggi,” katanya. Wagub memberikan contoh bahwa negara tetangga sudah jauh lebih maju dalam hal pengembangan transportasi umum modern.
Kondisi ini semakin mendesak, khususnya di tengah pertumbuhan populasi urban yang terus meningkat. Dengan kurangnya solusi transportasi yang efektif, hal ini dapat berdampak pada peningkatan kemacetan, polusi, dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat.
Melihat tantangan ini, penting bagi semua pihak—baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat—untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem transportasi umum yang efektif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan fasilitas transportasi modern di seluruh kota tidak bisa diabaikan begitu saja.
Djoko menegaskan bahwa program mobil nasional harus membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. “APBN berasal dari rakyat, jadi hasilnya juga harus dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya pejabat,” ungkapnya dengan tegas. Ke depannya, diharapkan rencana ini tidak sekadar menjadi janji, tetapi benar-benar bisa melahirkan perubahan positif dalam aksesibilitas transportasi bagi masyarakat Indonesia.
Source: mediaindonesia.com
