Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya keadilan dalam proses hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Dalam sebuah acara di Jakarta, Bahlil menyatakan bahwa daerah penghasil harus mendapatkan porsi ekonomi yang signifikan, terutama dalam subsektor pertambangan. Ia menegaskan bahwa nilai tambah dari sumber daya alam seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta masyarakat setempat, bukan hanya mengalir ke pusat atau investor asing.
Menurut Bahlil, hilirisasi harus dilakukan dengan adil. Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat dan pelaku ekonomi lokal perlu menjadi “tuan di negeri sendiri.” Ini merupakan bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia menambahkan, “Kue ekonomi tidak boleh dibawa semua ke Jakarta atau ke investor. Ini adalah tanggung jawab kita bersama.”
Bahlil memberikan contoh keberhasilan hilirisasi di dua provinsi, yakni Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua daerah ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 20 persen, angka yang jauh melampaui pertumbuhan nasional yang sekitar 6 persen. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki daerah dalam mengembangkan industri hilir.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri,” ungkap Bahlil. Ia optimis bahwa jika konsistensi ini dijaga, Indonesia dapat menjadi salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (GDP) yang masuk dalam 10 besar dunia pada tahun 2045.
Selain itu, Menteri ESDM juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam proses hilirisasi. Pemerintah sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, yang mencakup pengembangan industri baru setelah masa produksi kendaraannya berakhir. Langkah ini bertujuan untuk menjaga ekonomi daerah tetap aktif serta mencegah hilangnya lapangan pekerjaan pasca-penutupan tambang.
Bahlil berharap bahwa hilirisasi tidak hanya akan meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi yang nyata. Dia menekankan perlunya pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM lokal, serta ketahanan ekonomi daerah. Pendekatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan sosial yang merupakan amanat Pancasila.
Dalam perspektif ini, hilirisasi tidak hanya menjadi instrumen perekonomian, tetapi juga bagian penting dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan melibatkan masyarakat lokal, dipastikan bahwa manfaat dari sumber daya yang ada dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau perusahaan.
Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, dimana setiap daerah yang kaya sumber daya alam dapat merasakan hasilnya dengan proporsional.
Dari berbagai langkah ini, Bahlil menginginkan agar seluruh stakeholders, termasuk pelaku bisnis dan pemerintah daerah, dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini. Harapannya, setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonominya demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendorong hilirisasi berkeadilan, Indonesia diharapkan dapat memperkuat perekonomiannya, serta mencapai tujuan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Melalui ini, diharapkan ke depan, masyarakat akan merasakan dampak positif dari sumber daya yang ada di wilayah mereka.
Source: www.suara.com
