Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peringatan ini muncul seiring dengan penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang terpangkas hingga 29,34% dari Rp 919,9 triliun pada tahun sebelumnya menjadi hanya Rp 650 triliun.
Dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta, Tito mengingatkan Pemda agar tidak terpaku pada jumlah anggaran yang menurun. Ia mendorong pengelolaan dana yang lebih kreatif dan efisien. “Jangan melihat besaran dana yang diterima, melainkan bagaimana memaksimalkan yang tersedia,” katanya.
Salah satu langkah yang disarankan adalah pengurangan belanja untuk birokrasi, yang sering kali dianggap terlalu besar. “Pengeluaran untuk pegawai tidak boleh dipotong, tetapi belanja birokrasi harus disederhanakan,” imbuhnya. Tito menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan sinkronisasi antara program pusat dan daerah untuk menghindari perspektif yang kolot.
Tito juga menyoroti bahwa banyak pengeluaran Pemda saat ini, seperti perjalanan dinas dan rapat, tidak efektif. Ia menilai sejumlah laporan menunjukkan bahwa banyak dana terkuras untuk rapat dan perjalanan yang kurang mendesak. “Setelah kita pelototin, perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya juga berlebihan,” katanya. Dengan demikian, langkah pemangkasan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai pengurangan, tetapi harus menjadi peluang untuk berinovasi dalam menggunakan anggaran yang ada.
Dalam konteks ini, Tito membagikan contoh positif dari Kabupaten Lahat, yang berhasil menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik dapat tetap berjalan meskipun ada pemangkasan dari pusat. “Kita pernah mengalami kondisi sulit sebelumnya, seperti saat pandemi COVID-19, tetapi kita bisa bertahan,” lanjutnya.
Ia berharap seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dalam menggunakan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat. “Selalu ada cara untuk berhemat, asal mau mengevaluasi dan berpikir kreatif,” ujar Tito. Penekanan pada pentingnya efisiensi menjadi krusial dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin menantang.
Sebagai tambahan, Tito juga mengingatkan bahwa pelanggaran dalam pengelolaan anggaran yang tidak efisien bisa berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. Pemda diharapkan tidak hanya terpaku pada angka-angka lama, melainkan perlu adaptasi dengan situasi baru yang ada.
Kepentingan utama di sini adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan daerah, sehingga pengurangan anggaran dari pusat tidak selalu berujung pada penurunan kualitas layanan publik. “Perencanaan tahun 2026 harus lebih cermat dan tidak mengandalkan template lama,” tutup Tito.
Dengan peringatan dan saran yang tegas ini, harapannya, setiap Pemda dapat mengevaluasi serta mengimplementasikan langkah-langkah efisien untuk memaksimalkan potensi anggaran yang ada, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Source: finance.detik.com
