Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini berada di tangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyerahkan tanggung jawab restrukturisasi utang kepada badan tersebut. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyatakan keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan Danantara dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan ini bertujuan untuk mencari solusi yang tepat terkait masalah utang yang melibatkan proyek ambisius ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 3 November 2025, Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi erat dengan Danantara untuk mengatasi persoalan ini. “Kami sudah koordinasi dengan Danantara, sebagai holding dari KAI,” ujarnya. Ketidakpastian seputar utang proyek ini juga menimbulkan perhatian dari publik, terutama mengingat pentingnya kereta cepat sebagai infrastruktur transportasi utama di Indonesia.
KAI, sebagai pemimpin dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), berkolaborasi dengan konsorsium China Railway International Company Ltd. untuk menjalankan proyek ini. Bobby menegaskan bahwa KAI memberikan dukungan baik dari aspek manajerial maupun finansial untuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), meskipun situasi keuangan proyek tidaklah ideal. “Kita tetap support, sementara tidak ada bagi KAI karena merupakan bagian dari operasi,” katanya.
Dalam upaya penyelesaian ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa kemungkinan anggaran dari APBN juga akan diupayakan untuk membantu keuangan proyek kereta cepat tersebut. AHY mengungkapkan bahwa negara berkomitmen untuk terlibat dalam penyelesaian masalah ini setelah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. “Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian,” tegasnya.
Meskipun AHY tidak merincikan apakah APBN akan dimanfaatkan untuk restrukturisasi utang atau untuk operasional kereta cepat, ia menekankan bahwa ada rencana untuk memisahkan pengelolaan infrastruktur dari kepentingan mencari keuntungan. Konsep pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian yang lebih baik terkait operasional kereta cepat yang mulai dikenal dengan nama Whoosh.
Pihak KAI juga memastikan bahwa semua usulan untuk merestrukturisasi utang telah disampaikan kepada Danantara. Bobby menambahkan, “Semua usulan sudah disampaikan ke Danantara, nanti disampaikan Danantara,” menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai solusi terbaik.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bukan hanya menjadi sorotan karena potensi utangnya, tetapi juga karena signifikansinya sebagai proyek transportasi terbesar di Asia Tenggara. Dengan kecepatan tinggi yang ditawarkan, diharapkan proyek ini dapat mengurangi waktu tempuh antara kedua kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Sementara itu, pro dan kontra mengenai proyek ini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Berbagai lembaga dan organisasi mengamati perkembangan terbaru mengenai utang dan manajemen proyek. Diharapkan, dengan adanya keterlibatan Danantara dan dukungan pemerintah, proyek ini bisa berlanjut dan memenuhi harapan publik.
Dengan langkah-langkah yang diambil via koordinasi antara KAI, Danantara, dan kementerian terkait, diharapkan penyelesaian masalah utang ini dapat segera tercapai, sehingga proyek kereta cepat yang diimpikan dapat terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Baca selengkapnya di: finance.detik.com
