Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru saja mengungkapkan bahwa hanya 13,03 persen dari total penyaluran program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah diserap oleh pekerja nonformal. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum tergali dari segmen pekerja non-fix income yang sangat membutuhkan akses pembiayaan perumahan yang lebih luas.
Deputi Komisioner BP Tapera, Doddy Bursman, menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dananya untuk 1,81 juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010. Namun, capaian ini belum memuaskan mengingat target FLPP tahun ini meningkat signifikan menjadi 350 ribu unit, lebih tinggi hampir 60 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah penguasaan rumah bagi masyarakat.
Dorongan untuk Pekerja Nonformal
Doddy menekankan pentingnya para pengembang dan bank penyalur untuk menyasar kelompok pekerja nonformal. “Kami harap penyaluran FLPP semakin luas, terutama untuk segmen ini,” tambahnya. Ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat pekerja nonformal seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Keberadaan pekerja nonformal sangat vital dalam perekonomian. Sekitar 60 persen dari tenaga kerja di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Namun, akses mereka terhadap layanan keuangan, termasuk home loan, masih sangat terbatas. Ini menjadi masalah yang harus diatasi segera by pemerintah dan lembaga keuangan.
Kenaikan Anggaran DIPA BUN
Kenaikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) setiap tahun membuktikan bahwa program FLPP merupakan prioritas bagi pemerintah. "Kami terus mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR agar target dapat tercapai dalam sisa waktu dua bulan," ujar Doddy. Hal ini menunjukkan keseriusan dari BP Tapera untuk mempercepat proses dalam menyuplai kebutuhan akan perumahan.
Kualitas dan Distribusi Rumah Subsidi
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, juga berpendapat bahwa rumah subsidi harus tersebar secara merata di seluruh penjuru Indonesia. “Ini demi mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat,” ujarnya. Distribusi yang tidak merata bisa memperburuk kesenjangan dalam akses perumahan.
Dorongan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur juga perlu diperhatikan. MBR layak mendapatkan hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas. Penyediaan rumah yang layak huni menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan.
Potensi Pasar yang Luas
Dengan potensi dari pekerja nonformal yang masih sangat besar, BP Tapera berharap pengembang dapat berinovasi dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut. Di sisi lain, calon debitur dari kelompok ini juga perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang produk-produk pembiayaan yang tersedia.
Tantangan ini tidak hanya merupakan tanggung jawab perbankan. Kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perumahan yang inklusif. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan juga penting untuk meningkatkan literasi ekonomi di kalangan pekerja nonformal.
Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan di lapangan, niat baik untuk memberikan akses perumahan tetap ada. Penyaluran FLPP yang lebih luas akan meningkatkan kualitas hidup banyak orang.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan perumahan yang layak dan terjangkau dapat menjadi realitas bagi semua lapisan masyarakat. Potensi dari segmen pekerja nonformal harus menjadi perhatian utama dalam mencapai tujuan tersebut. Jika semua pihak bersinergi, maka target penyaluran FLPP bisa tercapai dengan lebih baik.
