Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki tahap krusial dengan alokasi anggaran yang signifikan. Total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 48,80 triliun untuk masa 2025 hingga 2028. Perincian anggaran ini penting untuk memahami progres dan rencana pemerintah dalam pengembangan IKN.
Pada tahun 2025, anggaran proyek mencapai Rp 14,40 triliun. Angka ini menjadi pondasi awal untuk mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas di IKN. Selanjutnya, untuk tahun 2026, kebutuhan anggaran meningkat menjadi Rp 17,08 triliun. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa alokasi ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara.
Berdasarkan pernyataan Basuki, mengenai tahun 2026, terdapat beberapa rincian spesifik. Terdapat Rp 6,26 triliun yang terdaftar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu, akan ada pengusulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di bulan Januari, di mana total ABT yang diusulkan mencapai Rp 10,82 triliun.
Untuk tahun 2027, anggaran proyek diprediksi mencapai Rp 14,64 triliun. Ini merupakan jumlah yang cukup signifikan, mengingat pembangunan infrastruktur yang kompleks. Selain itu, untuk tahun 2028, pemerintah merencanakan anggaran sebesar Rp 2,68 triliun yang akan digunakan untuk berbagai proyek pendukung.
Berikut adalah rincian kebutuhan anggaran IKN untuk periode 2026-2028:
-
2026: Rp 17,08 triliun
- DIPA: Rp 6,26 triliun
- Usulan ABT: Rp 10,82 triliun (termasuk tambahan)
-
2027: Rp 14,64 triliun
- 2028: Rp 2,68 triliun
Total anggaran untuk tiga tahun tersebut sejalan dengan target pembangunan yang berfokus pada fasilitas yudikatif, legislatif, dan infrastruktur pendukung lainnya. Basuki menekankan pentingnya anggaran ini untuk memastikan pembangunan tetap sesuai dengan rencana dan penyelesaiannya.
Dalam memastikan transparansi, Basuki menegaskan bahwa alokasi dana ini sudah melalui berbagai mekanisme yang telah disepakati, termasuk dengan Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi langkah progresif dalam mencapai visi pemerintah untuk menciptakan IKN yang berkelanjutan dan modern.
Pembangunan IKN bertujuan untuk mengurangi kepadatan di Jakarta. Ini adalah salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk mengalihkan pusat administratif ke IKN. Dengan alokasi dana yang jelas, penanganan proyek ini diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal.
Secara keseluruhan, pengembangan IKN merupakan sebuah proyek ambisius yang memerlukan langkah-langkah efektif dan efisien. Sejalan dengan alokasi anggaran dan perencanaan yang matang, diharapkan pencapaian target pembangunan dapat dilakukan tepat waktu. Ini sangat penting untuk menjamin pembentukan IKN yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Baca selengkapnya di: finance.detik.com
