Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan respons positif terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini membahas Hak Atas Tanah untuk investor di IKN. MK menetapkan bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai di IKN tidak boleh menggunakan skema dua siklus yang totalnya mencapai 190 tahun.
Pemberian hak harus mengikuti batasan nasional setelah periode 95 tahun, dengan adanya evaluasi yang jelas. “Putusan MK bukan mencabut hak atas tanah. Ini adalah revisi mekanisme pemberiannya,” ucap Basuki. Ia menjelaskan bahwa HGB yang sebelumnya berlaku untuk satu siklus 80 tahun kini dibagi menjadi tiga fase: 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.
Hingga saat ini, Basuki menegaskan belum ada keluhan dari para investor terkait perubahan ini. Ia optimis bahwa pembangunan di IKN tetap sesuai perencanaan, dengan dukungan dari investor dan APBN. “Kami bersyukur mendapat dukungan politik yang kuat untuk proyek ini,” tuturnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, juga mendukung putusan MK. Ia menyatakan bahwa keputusan ini justru memperkuat posisi negara dan memberikan kepastian hukum bagi investasi. Nusron menjelaskan bahwa perubahan durasi hak tanah tidak akan menghambat investasi, melainkan mempertahankan kepastian berusaha.
Ia menekankan bahwa semua proses investasi yang sudah berjalan tetap dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan di IKN tetap adil dan transparan, sesuai dengan visi Presiden.
Penting untuk dicatat bahwa investasi di IKN memiliki potensi besar. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan lebih banyak investor akan tertarik. Semua ini berkontribusi pada tumbuhnya ekosistem investasi yang sehat.
Investor dapat merasa tenang dengan adanya pembaruan dalam mekanisme hukum yang dihasilkan oleh putusan MK. Pemberian hak tanah kini memiliki garis waktu yang lebih terukur dan dapat diharapkan lebih adil.
Dalam situasi ini, dengan kebijakan dan dukungan yang tepat, IKN berpotensi menjadi kawasan investasi strategis. Kejelasan tentang hak atas tanah menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung hal ini.
Masyarakat dan pengamat industri sangat memperhatikan perkembangan ini. Transparansi dan keterbukaan dalam pemberian hak juga menjadi hal yang diperjuangkan. IKN diharapkan dapat menjadi model bagi proyek infrastruktur lainnya di Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk mengembangkan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Harapannya, proyek ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga masyarakat sekitar.
Keberhasilan proyek IKN sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Dengan perhatian pada hak-hak tanah dan kepastian hukum, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor. Semua ini bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.
Kementerian dan lembaga terkait berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan IKN. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat, IKN bisa menjadi masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing.
Baca selengkapnya di: economy.okezone.com
