Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi tudingan yang menghubungkan namanya dengan banjir dan longsor di Sumatera. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar dan mementahkan klaim bahwa kerusakan di Tesso Nilo, Riau, akibat insentif kebijakannya saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Zulhas, saat mengadakan sambutan dalam acara BIG Conference di Jakarta, menyebut bahwa bencana yang terjadi berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Tesso Nilo itu di Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” ujarnya tegas. Penegasan ini mencerminkan upayanya untuk meluruskan fakta yang beredar.
Zulhas menganggap banyak kritik yang ditujukan kepadanya tidak logis. Bahkan, ia membuat sindiran bahwa ia seolah disalahkan atas bencana yang terjadi di negara lain, menciptakan kesan bahwa pencarian kambing hitam terlalu jauh dari substansi yang ada.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa Tesso Nilo adalah Taman Nasional. Kebijakan tentang izin di kawasan tersebut tidak berada dalam kewenangannya. Beliau menyatakan, “Taman Nasional itu tidak boleh diberi izin apapun. Oleh karena itu Tesso Nilo itu tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberi izin.” Penjelasan ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku di daerah taman nasional.
Zulhas juga mengingatkan diskusi dengan Harrison Ford pada tahun 2013. Saat itu, Ford bertanya mengenai tindakan hukum terhadap pelanggaran di Tesso Nilo. Zulhas menekankan bahwa tindakan tersebut adalah ranah hukum dan bukan hanya tanggung jawabnya. Ia ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait lingkungan sangat kompleks.
Lebih lanjut, ia membantah tudingan seputar izin pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare. Menurutnya, itu bukan izin pelepasan kawasan, melainkan perubahan tata ruang yang sah. Ini adalah langkah penting untuk memberikan klarifikasi agar publik tidak terjebak dalam rumor yang tidak berdasar.
Zulhas juga mengapresiasi kontribusi Satgas Penanganan Kawasan Hutan yang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa satgas tersebut berhasil mengamankan sekitar 4 juta hektare kebun ilegal, angka yang signifikan dan menunjukkan kemajuan dalam isu pengelolaan hutan.
Di tengah rangkaian pernyataannya, Zulhas mengajak masyarakat untuk berfokus membantu korban bencana di daerah yang terimbas. Ia mengatakan, “Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.” Pesan ini menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi yang dihadapi masyarakat.
Zulhas ingin menekankan bahwa emosi tidak boleh mengaburkan fokus pencarian solusi. Bencana alam adalah masalah serius yang memerlukan solidaritas dan perhatian. Ia berharap masyarakat tidak hanya meributkan masalah, tetapi juga menyalurkan bantuan.
Situasi bencana di Sumatera adalah tantangan yang tidak bisa diremehkan. Masyarakat dan pemerintah harus bersatu untuk membantu mereka yang terdampak. Apresiasi terhadap aksi solidaritas adalah langkah awal menuju pemulihan pascabencana.
Pernyataan Zulhas menjadi penting dalam memahami peran pejabat terkait dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Penjelasan yang rasional dapat membantu mengedukasi publik tentang kompleksitas pengelolaan sumber daya hutan.
Kedepannya, diharapkan masyarakat lebih cermat dalam mencerna informasi yang beredar. Terutama dalam konteks bencana alam dan tanggung jawab para pemimpin dalam pengelolaannya. Diharapkan, informasi yang akurat dapat mendorong tindakan yang lebih konstruktif dalam menghadapi tantangan di lapangan.
