Praktik uang damai yang sering kali muncul saat razia polisi di jalan raya menjadi sorotan, baik dari segi hukum negara maupun ajaran Islam. Uang damai ini sering kali dipahami sebagai pungutan liar (pungli) yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga dianggap haram dalam konsep syariat Islam.
Pelaksanaan razia kendaraan bermotor diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Namun, ketika praktik razia disalahgunakan menjadi ajang mencari keuntungan pribadi, banyak masalah muncul.
Menurut undang-undang yang ada, setiap pelanggaran lalu lintas harus diselesaikan di pengadilan atau dengan membayar denda ke bank yang ditunjuk. Proses ini dirancang untuk mencegah praktik korupsi dan memperkuat keadilan. Namun, uang damai yang ditawarkan atau diminta selama razia menjadi bentuk pelanggaran hukum, yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 267 dari UU tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran harus melalui jalur resmi, bukan melalui transaksi ilegal di lapangan.
Dari sudut pandang Islam, uang damai juga mendapat kritik keras. Praktik suap atau risywah diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Ma’idah ayat 40, yang melarang memakan harta haram. Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah, hal ini termasuk dalam kategori korupsi. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir menegaskan bahwa setiap sesuatu yang berasal dari harta haram, neraka adalah tempat yang lebih tepat baginya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap akan terjalin dalam dosa dan hukum.
Dengan situasi ini, baik pihak polisi maupun masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing. Aparat diminta untuk berlaku profesional dan menjaga integritas, sementara masyarakat diimbau untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan membayar denda sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan demikian, tujuan dari razia, yakni menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, dapat tercapai tanpa adanya praktik pungli yang merugikan.
Pentingnya kesadaran akan hukum ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Masyarakat tidak hanya diharapkan untuk menghindari praktik uang damai, tetapi juga harus memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan praktik pelanggaran hukum dapat diminimalisasi.
Pada akhirnya, jelas bahwa uang damai saat razia polisi di jalan raya sangat bertentangan dengan norma hukum dan syariat Islam. Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak untuk berupaya menciptakan lingkungan yang bebas dari pungli dan praktik korupsi. Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya.
