Polemik mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR RI belakangan ini menjadi sorotan tajam masyarakat. Kebijakan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk. Demonstrasi besar-besaran oleh massa yang mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" pada 25 Agustus 2025 menjadi puncak dari berbagai protes yang muncul. Aksi tersebut melibatkan beragam elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan petani, yang menuntut transparansi serta kepekaan DPR terhadap kondisi rakyat.
Aksi demonstrasi ini dipicu pula oleh beredarnya video viral anggota DPR yang berjoget di tengah sidang, yang dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan. Kritik dan keluhan muncul meluas di media sosial, dengan banyak pengguna yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sikap para wakil rakyat.
Pernyataan Pasha Ungu
Di tengah gelombang protes, Pasha Ungu, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), mengemukakan pandangannya. Ia menegaskan komitmen DPR untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas demi kepentingan rakyat. Dalam sebuah wawancara, Pasha menyatakan, "DPR itu cinta, sangat cinta dengan masyarakat," sambil menyebutkan bahwa jika tidak mencintai masyarakat, program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.
Pasha juga membantah tuduhan bahwa DPR acuh tak acuh pada kondisi masyarakat. Ia mengakui perlunya peningkatan cara berkomunikasi dengan rakyat. Dalam diskusi dengan aktivis Ferry Irwandi, Pasha mencatat dua poin penting. Pertama, DPR harus mendengar dan lebih sabar dalam merespons aspirasi masyarakat. Kedua, penting untuk menunjukkan lebih banyak empati dan simpati terhadap situasi yang ada.
Kritik dan Empati
Pasha menyatakan bahwa kritik yang datang dari masyarakat adalah suatu peringatan bagi DPR untuk berbenah dan bekerja lebih baik. Ia mengatakan, "Kita ini sebagai cambuk, sebagai peringatan buat kita untuk lebih semangat," mengingatkan bahwa sebagai wakil rakyat, mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa tunjangan anggota DPR telah melalui perhitungan yang matang oleh Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR. Namun, Pasha menyadari pentingnya DPR untuk lebih proaktif dalam menjelaskan mekanisme tersebut kepada publik guna mengurangi kesalahpahaman yang ada.
Menanggapi Aksi Massa
Ribuan buruh juga diperkirakan akan menggelar aksi lanjutan pada 28 Agustus 2025, dengan membawa 15 tuntutan yang mencakup permintaan peningkatan upah minimum dan penghapusan outsourcing. Tuntutan ini mencerminkan keresahan yang menyeluruh di masyarakat terkait kesejahteraan dan keadilan ekonomi.
Dalam konteks ini, Pasha menegaskan bahwa DPR perlu mendengarkan aspirasi masyarakat dan terus berbenah untuk memulihkan kepercayaan yang telah pudar. Penekanan pada empati dan komunikasi yang lebih baik menjadi faktor kunci dalam mengatasi ketidakpuasan publik.
Kesimpulan yang Terbuka
Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara DPR dan masyarakat memerlukan perhatian lebih. Kontra dan pro pada kebijakan tunjangan anggota DPR mencerminkan tantangan besar dalam upaya untuk membangun saling percaya antara wakil rakyat dan rakyat yang mereka wakili. Dengan demikian, ke depan, DPR diharapkan dapat lebih sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan berupaya merespons dengan tindakan yang nyata.
-
-
-
-
