Video Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini tayang di bioskop XXI telah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pihak bioskop menjelaskan bahwa tayangan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat (ILM) dan bukan iklan politik. Penayangan video ini berlangsung selama satu minggu mulai dari 9 hingga 14 September 2025.
Dalam video tersebut, masyarakat dapat melihat berbagai program kinerja kabinet Prabowo-Gibran, termasuk inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program tersebut diklaim telah menunjukkan capaian signifikan, seperti total produksi beras nasional sebesar 21,7 juta ton hingga Agustus 2025, bersama dengan operasional 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Indah Tri Wahyuni, Corporate Secretary Cinema XXI, menjelaskan lebih lanjut bahwa tayangan tersebut merupakan bagian dari upaya penyampaian informasi publik. “Cinema XXI menyediakan ruang untuk informasi publik dari pemerintah dalam bentuk iklan layanan masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Senin, 15 September 2025. Dia juga menekankan bahwa tujuan dari penayangan tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program-program sosial yang dijalankan oleh kabinet.
Reaksi masyarakat terhadap tayangan ini bervariasi. Beberapa mendukung inisiatif yang dilakukan, sementara yang lain mempertanyakan relevansi dan konteks penayangan video di bioskop. Penayangan iklan semacam ini dinilai kurang tepat jika dianggap sebagai sarana promosi politik, terutama menjelang pemilihan umum.
Menyikapi respons publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penayangan video Prabowo tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. “Selama tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan serta mematuhi aturan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang biasa,” katanya. Pernyataan ini memberikan anggapan bahwa pemerintah berupaya transparan dalam menyampaikan informasi mengenai kinerjanya.
Kembali ke isi video, beberapa program yang ditampilkan mencakup berbagai aspek dari kehidupan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pendidikan. Dengan adanya tayangan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan umum.
Sementara itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan bioskop sebagai media untuk menyebarluaskan informasi seharusnya dipertimbangkan dengan matang. Beberapa pihak berargumen bahwa bioskop sebagai tempat hiburan seharusnya tidak digunakan untuk tujuan politis, meski dalam bentuk layanan masyarakat sekalipun. Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran bahwa media publik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, yang bisa mengganggu netralitas media.
Seiring dengan perdebatan yang berkembang, banyak yang berharap adanya kejelasan tentang batasan yang jelas antara iklan layanan masyarakat dan promosi politik. Para pengamat juga menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap dampak penayangan semacam ini bagi masyarakat, terutama menjelang pemilu yang semakin dekat.
Terlepas dari berbagai respons yang muncul, penayangan video ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan media untuk kampanye sosial. Informasi yang disampaikan melalui pendekatan visual dapat memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan kesadaran publik tentang isu-isu yang relevan. Namun, kesadaran akan konteks dan situasi politik saat ini sangat diperlukan agar komunikasi publik tetap berada dalam koridor yang sesuai.
Pihak bioskop dan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kenyamanan penonton sambil memberikan informasi yang dianggap penting bagi masyarakat. Penayangan iklan layanan masyarakat ini, meskipun menjadi topik yang kontroversial, menghadirkan peluang dialog antara pemerintah dan publik mengenai isu-isu sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
