Pembajakan Film Indonesia: Ancaman Serius hingga Rugikan Rp25 Triliun Setiap Tahun

Di Indonesia, pembajakan film menjadi tantangan serius bagi industri perfilman. Masalah ini berimbas pada kerugian yang mengkhawatirkan, diperkirakan mencapai Rp25 triliun hingga Rp30 triliun per tahun. Angka ini berdasarkan studi dari Universitas Pelita Harapan (UPH). Dalam rapat Komisi 7 DPR RI, Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Hermawan Susanto, membahas tantangan yang dihadapi sektor ini.

Pembajakan film bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya, kerugian akibat pembajakan film berkisar Rp5 triliun. Namun, antara 2017 hingga 2020, angka tersebut melonjak drastis. Hal ini terjadi karena teknologi pembajakan semakin canggih dan mudah diakses.

Masalah ini juga menyangkut film yang baru dirilis. Contohnya adalah film “Pangku,” yang sudah diunggah ke YouTube pada hari yang sama dengan peluncurannya. Dalam waktu singkat, film ini sudah ditonton oleh ribuan orang. Situasi ini menggambarkan betapa cepatnya pembajakan dapat menggerus pendapatan para pembuat film.

Dari hasil riset, rata-rata dua hingga tiga orang menonton film bajakan dalam sekali kesempatan. Ini menyebabkan kerugian ganda bagi industri yang sudah terpuruk. Pembajakan juga terjadi melalui platform pesan instan seperti Telegram, di mana grup yang membahas film bajakan mencapai ribuan anggota.

Hermawan Susanto memberi perumpamaan mengenai pembajakan. Dia mengibaratkan hal ini sebagai “bendungan yang bocor.” Air yang seharusnya mengalir ke sawah menjadi berkurang. Dalam hal ini, “air” tersebut adalah pendapatan yang seharusnya diterima industri perfilman. Jika kebocoran ini tidak ditangani, industri film tidak akan bisa berkembang.

Pemerintah, menurutnya, perlu bertindak lebih tegas dalam menanggulangi pembajakan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mengurangi kebocoran pendapatan yang selama ini menimpa para pelaku industri. Hermawan menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri film. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia bisa menjadi pasar terbesar untuk film nasional di kawasan ASEAN.

Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan bisa menjadi solusi efektif. Keberadaan platform legal yang lebih mudah diakses juga penting untuk menarik minat masyarakat agar tidak beralih ke film bajakan. Ketersediaan streaming legal harus diperluas dan ditingkatkan untuk bersaing dengan konten bajakan.

Setiap langkah yang diambil harus melibatkan kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri. Mereka perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih baik. Penegakan terhadap pelanggaran hak cipta harus lebih terintegrasi untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembajakan.

Secara keseluruhan, pembajakan film di Indonesia adalah masalah yang kompleks. Penanganan yang serius dari semua pihak sangat diperlukan agar industri perfilman dapat berkembang tanpa hambatan. Jika tidak ada langkah nyata, kerugian yang mencapai triliunan rupiah akan terus menghantui industri yang seharusnya bisa memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia.