Universitas Erasmus Rotterdam (EUR) di Belanda telah mengumumkan penghentian kerja sama institusional dengan tiga universitas di Israel, yaitu Universitas Bar-Ilan, Universitas Ibrani Yerusalem, dan Universitas Haifa. Keputusan ini, yang diumumkan pada Kamis (5/6), diambil berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Independen tentang Kerja Sama Sensitif (ACGS). Komite ini menilai bahwa melanjutkan kerja sama dapat berisiko menempatkan universitas dalam posisi terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam pernyataan resmi, Presiden Dewan Eksekutif EUR, Annelien Bredenoord, mendesak pentingnya kebebasan akademik dan diplomasi ilmiah. Namun, dia menegaskan bahwa kebebasan ini tidak dapat diartikan sebagai pembenaran untuk melanggar hak asasi manusia. Bredenoord menyatakan, “Risiko keterlibatan tidak langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia terlalu tinggi.”
Hasil penyelidikan komite menunjukkan dugaan kuat adanya pelanggaran HAM yang terkait dengan Universitas Bar-Ilan dan hubungan antara Universitas Ibrani Yerusalem serta Universitas Haifa dengan militer Israel (IDF). Dalam situasi ini, Dewan Eksekutif menyatakan bahwa masa depan kerja sama akan dipertimbangkan kembali hanya jika kedua universitas tersebut secara jelas menjauhkan diri dari aktivitas penelitian yang berisiko melanggar hak asasi manusia.
EUR menyadari bahwa keputusan ini dapat menimbulkan berbagai reaksi dari beragam kalangan. Mereka mengemukakan empati terhadap dampak konflik yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta pengaruhnya terhadap rasa aman mahasiswa dan staf, baik dari kalangan pro-Palestina maupun mereka yang berlatarkan Yahudi/Israel. Bredenoord menekankan pentingnya menjaga lingkungan kampus yang aman dan terbuka bagi perbedaan pendapat.
Penutupan kerja sama ini mengikuti tren di sejumlah universitas di Eropa yang mulai meninjau ulang keterkaitan mereka dengan institusi Israel akibat meningkatnya perhatian global terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Langkah EUR menjadi contoh dari pertikaian yang lebih luas mengenai akademik dan politik, serta menyoroti kompleksitas menyikapi isu-isu yang sensitif di ruang akademis.
Sementara itu, Dewan Eksekutif EUR berkomitmen untuk menjunjung tinggi dialog di dalam kampus. Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa meski tidak semua isu yang menimbulkan ketidakamanan dapat dikendalikan, upaya untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat akan terus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa universitas tetap berusaha untuk menyikapi konflik dengan cara yang konstruktif dan inklusif.
Penghentian kerja sama ini mencerminkan sikap tegas EUR tentang hak asasi manusia. Di tengah berbagai pro dan kontra yang muncul, universitas berupaya menunjukkan posisi etisnya dalam dunia akademik. Dengan keputusan ini, EUR menegaskan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan hak asasi manusia dan integritas akademis.
Dalam konteks yang lebih luas, masalah ini memicu perdebatan di kalangan institusi pendidikan tentang bagaimana cara mengatasi keterlibatan mereka dalam isu-isu global. Tindakan EUR bisa jadi menjadi acuan bagi universitas lainnya yang tengah mempertimbangkan hubungan mereka dengan institusi di negara yang berpotensi terlibat konflik atau pelanggaran hak asasi manusia. Dengan langkah ini, EUR menjadi bagian dari dialog yang lebih besar mengenai tanggung jawab sosial dalam dunia akademik dan bagaimana memahami berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.
