Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di daerah konflik, khususnya di Iran dan Israel. Dalam pernyataannya pada 16 Juni 2025, Puan menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi ketegangan antara kedua negara yang dapat berdampak langsung pada keselamatan warga negara. Puan menekankan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah.
Menurut data Kementerian Luar Negeri, saat ini terdapat 386 WNI yang tersebar di 11 kota di Iran. Jumlah terbesar terdapat di Qom, dengan 258 pelajar yang melanjutkan studi di kota tersebut. Di Israel, sebanyak 187 WNI terdeteksi berada di berbagai wilayah, dengan konsentrasi terbesar di Aravah, selatan Israel. Situasi semakin memprihatinkan ketika 42 WNI terjebak di Tel Aviv akibat penutupan Bandara Ben Gurion menyusul meningkatnya ketegangan.
Puan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengamankan WNI di zona konflik. Ia menganjurkan agar pemerintah menjalin kerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasi evakuasi jika diperlukan. “Pemerintah harus terus memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang tinggal di wilayah terdampak seperti Teheran dan Tel Aviv,” tegasnya.
Kementerian Luar Negeri pun telah memprioritaskan bantuan kepada WNI yang terjebak di Israel, dengan perwakilan diplomatik di Yordania memberikan asistensi agar mereka bisa keluar melalui jalur darat. Puan mengimbau semua WNI di daerah tersebut untuk tetap waspada dan menjaga komunikasi aktif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Selain itu, Puan mengingatkan masyarakat Indonesia untuk sementara menunda perjalanan ke kawasan yang terkena dampak konflik, termasuk ziarah keagamaan di Israel dan Palestina. Ia menekankan pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNI.
Dalam konteks yang lebih luas, Puan mengutuk tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Ia menilai serangan tersebut melanggar kedaulatan negara dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. “Aksi-aksi militer selalu hanya menyisakan luka bagi masyarakat sipil, terutama bagi perempuan dan anak-anak,” ungkap Puan.
Ia juga menyerukan kepada PBB dan komunitas internasional untuk segera bertindak dalam menghentikan konflik ini. “Penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan melalui jalur diplomasi dan perdamaian,” ujarnya. Dalam hal ini, Puan berharap agar kekuatan internasional dapat berperan aktif untuk meredakan ketegangan yang ada.
Di sisi lain, Puan juga memperingatkan potensi dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh konflik ini, seperti lonjakan harga minyak dunia yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Sejumlah kalangan memperkirakan bahwa jika konflik berlanjut, harga minyak dapat menyentuh angka 100 dolar AS per barel, yang tentunya berpotensi memengaruhi neraca perdagangan Indonesia, mengingat ketergantungan pada impor energi.
Menyikapi hal tersebut, Puan meminta agar pemerintah melakukan pemetaan dan mitigasi dampak konflik terhadap ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan untuk mengamankan pasokan energi dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. “Pemerintah perlu proaktif dalam mengambil langkah-langkah mitigasi agar gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak mengganggu situasi ekonomi di tanah air,” pungkasnya.
Situasi yang berlangsung di Iran dan Israel merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Melalui upaya proaktif dan kerjasama internasional, diharapkan keselamatan WNI dapat terjaga dan dampak konflik dapat diminimalisir.
