Pesawat yang membawa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuju Amerika Serikat terpaksa menghindari wilayah udara negara-negara Eropa, terutama Prancis, untuk mencegah kemungkinan penangkapan. Hal ini disebabkan oleh surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap Netanyahu pada tahun lalu. Surat perintah tersebut melibatkan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Jalur Gaza.
Menurut laporan dari Amichai Stein, koresponden diplomatik stasiun televisi Israel i24, keputusan ini membuat pesawat Netanyahu harus mengikuti rute yang lebih panjang. Pesawat tersebut hanya melintasi wilayah udara Yunani dan Italia sebelum menuju AS. Meskipun terlihat sebagai tindakan pencegahan, keputusan untuk menghindari Prancis juga mencerminkan ketegangan dalam hubungan antara kedua negara, khususnya setelah Prancis resmi mengakui negara Palestina.
Netanyahu berangkat dari Bandara Ben Gurion, Tel Aviv, pada tanggal 25 September 2025, untuk menghadiri Sidang Umum PBB ke-80 yang akan diadakan di New York. Di malam harinya, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Netanyahu berencana untuk mengecam negara-negara yang telah mengakui Palestina, dengan fokus pada upaya untuk mengatasi pengakuan tersebut yang dianggapnya merugikan Israel.
Pengakuan yang meningkat terhadap negara Palestina, yang dilakukan oleh sepuluh negara selama Sidang Umum PBB ini, menjadi sorotan penting bagi Netanyahu. Beberapa negara tersebut termasuk Portugal, Inggris, Kanada, Australia, dan Prancis. Hal ini menciptakan tekanan politik bagi Israel dan menambah kompleksitas hubungan internasional yang sedang dihadapinya.
Netanyahu dikenal sebagai sosok yang kontroversial, terutama di tengah kritik atas kebijakan pemerintahannya terkait Palestina. Sebelum terbang ke AS, ia menyatakan dalam konferensi pers di bandara bahwa ia akan menggunakan kesempatan dalam pidatonya untuk menegaskan posisi Israel dan menyerukan agar para pemimpin dunia tidak terus mempertahankan pengakuan terhadap Palestina.
Sementara itu, ICC telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, pada November 2024. Ini menunjukkan bahwa tekanan internasional terhadap mereka semakin meningkat, dengan konsekuensi serius terhadap perjalanan dan kegiatan internasional yang mereka lakukan.
Keputusan untuk menghindari wilayah udara Prancis bukan hanya langkah pragmatis, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas yang melibatkan pergeseran dalam dukungan internasional untuk Palestina. Dalam konteks ini, Netanyahu berupaya membangun aliansi dengan AS untuk melawan arus pengakuan tersebut.
Hubungan antara Netanyahu dan pemimpin dunia kini menjadi perhatian utama. Dengan meningkatnya ketegangan dalam hubungan internasional, terutama di Eropa, perjalanan ke AS ini mungkin menjadi titik krusial bagi Netanyahu dalam mempertahankan legitimasi dan dukungan untuk kebijakan pemerintahannya.
Dengan tidak adanya jaminan keamanan dalam penerbangan, keputusan ini menunjukkan langkah hati-hati dari Netanyahu dan timnya untuk menjaga keselamatan. Masyarakat internasional kini menyoroti setiap langkahnya, terutama dalam konteks kebijakan di Timur Tengah yang semakin polar. Keberangkatan ke AS adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk memperkuat posisi Israel di panggung dunia, walaupun dengan ancaman dari institusi seperti ICC yang tetap mengawasi tindakan dan kebijakan Israel terkait konflik Palestina.
-
-
-
-
