Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memberikan klarifikasi mengenai foto Presiden Prabowo Subianto yang muncul di baliho Israel, yang memicu kehebohan di kalangan masyarakat. Foto tersebut merupakan bagian dari kampanye yang mendukung rencana diplomatik Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Gaza. Dalam siaran persnya, Kemlu menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten, yaitu tidak mengakui Israel kecuali Israel mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina terlebih dahulu.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menekankan bahwa tidak akan ada pengakuan atau normalisasi hubungan dengan Israel melalui platform apapun, termasuk Abraham Accords, tanpa pengakuan terhadap negara Palestina. “Posisi Indonesia sangat jelas bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel kecuali Israel terlebih dahulu mau mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” ujarnya, yang dikutip pada Selasa (30/9/2025).
Kejadian ini menjadi perhatian publik karena foto Prabowo digunakan dalam konteks yang kontroversial. Kampanye ini diluncurkan oleh Koalisi Israel untuk Keamanan Regional yang mengusung tokoh-tokoh penting dari berbagai negara, termasuk wajah Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, serta Ketua Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas. Dengan pesan yang menyatakan “Ya untuk Rencana Trump-Lakukanlah,” kampanye ini bertujuan untuk meyakinkan pemerintah Israel dalam mendukung inisiatif Trump.
Kehadiran foto Presiden Indonesia dalam konteks kampanye tersebut mengundang tanya besar, mengingat sikap Indonesia yang dikenal tegas menolak normalisasi sebagai respons terhadap situasi Palestina. Yvonne Mewengkang juga merujuk pada pernyataan sebelumnya dari Menteri Luar Negeri RI yang menegaskan bahwa setiap visi terkait Israel harus berlandaskan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina.
Adapun kampanye ini berargumen bahwa rencana yang diajukan oleh Trump menawarkan jalan serius untuk mencapai tujuan strategis Israel. Mereka percaya bahwa ini memberikan peluang untuk mengubah keunggulan militer menjadi solusi diplomatik yang lebih permanen, meskipun banyak pihak menilai bahwa langkah ini berpotensi mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Koalisi ini terdiri dari lebih dari 120 tokoh senior dalam bidang keamanan, kebijakan, dan ekonomi di Israel. Mereka menyebutkan bahwa usulan Trump dapat menjadi terobosan diplomatik yang signifikan, yang akan menciptakan realitas baru di Gaza tanpa melibatkan kelompok Hamas.
Dalam konteks ini, Ketegangan yang muncul menandakan pentingnya diskusi tentang kedaulatan Palestina dan prospek perdamaian di Timur Tengah. Sikap yang diambil oleh Indonesia, yang menolak pengakuan dan normalisasi seiring dengan pengabaian hak-hak Palestina, menunjukkan konsistensi dalam kebijakan luar negeri yang berorientasi pada dukungan terhadap negara-negara yang mengalami penindasan.
Dari sudut pandang internasional, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina tetap menjadi isu sentral dalam diplomasi Timur Tengah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan sejarah dukungan terhadap perjuangan Palestina, berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak Palestina di forum-forum internasional.
Penting untuk dicatat bahwa posisi tegas Indonesia ini berakar dari pemahaman mendalam tentang dinamika politik regional dan global yang kompleks. Dengan perkembangan terbaru ini, Indonesia semakin memperkuat citranya sebagai pendukung independensi Palestina di tingkat internasional. Langkah yang diambil juga merefleksikan keyakinan bahwa kestabilan Timur Tengah dapat dicapai hanya dengan menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kedaulatan negara.
Menyusul kejadian yang memicu kontroversi ini, diharapkan komunikasi dan diplomasi internasional dapat menjembatani perbedaan serta mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Source: www.suara.com
-
-
-
-
