Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (RDK), Joseph Kabila Kabange, dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan militer tinggi di Ibu Kota Kinshasa pada Selasa malam. Kabila dinyatakan bersalah atas 120 dakwaan berat, yang termasuk kejahatan perang, pemerkosaan, pembunuhan, pengkhianatan, dan konspirasi. Pengadilan juga memerintahkan Kabila untuk membayar ganti rugi sebesar 33 miliar dolar AS kepada negara Kongo.
Kabila, yang memimpin RDK selama 18 tahun, selalu dianggap sebagai pemimpin gerakan pemberontak tak terbantahkan sejak awal konflik di wilayah tersebut. Pengadilan mengklaim bahwa ia terlibat langsung dalam aktivitas yang mendukung Pemberontak Gerakan 23 Maret (M23), termasuk melakukan inspeksi di pusat pelatihan M23 dan mengarahkan serangan terhadap pasukan pemerintah. Kasus ini dianggap oleh pengadilan sebagai pelanggaran serius yang mencemarkan nama baik rakyat Kongo dan melanggar kewajiban Kabila sebagai mantan presiden.
Reaksi atas putusan ini datang dari berbagai pihak. Bertrand Bisimwa, Presiden M23, mengeluarkan pernyataan yang mengecam keputusan tersebut. Menurutnya, penjatuhan hukuman mati menunjukkan ketidakadilan dan mencerminkan ketegangan yang masih berlangsung antara pemerintah Kinshasa dan M23. Meskipun Kabila belum memberikan tanggapan resmi, pemerintah DRC telah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dengan menyita asetnya dan menangguhkan semua kegiatan Partai Rakyat untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (PPRD), yang merupakan partai Kabila.
Sejak meninggalkan kekuasaan, Kabila mengasingkan diri di Afrika Selatan, tetapi baru-baru ini tampil di depan publik di Kongo timur, menunjukkan keinginan untuk kembali dan berkontribusi dalam memecahkan krisis yang tengah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa konflik di Kongo timur masih berlanjut tanpa adanya resolusi.
Konflik Berkepanjangan di Kongo Timur
Kongo timur saat ini menghadapi situasi keamanan yang memburuk dengan berbagai laporan pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak M23. Dalam beberapa bulan terakhir, M23 berhasil merebut sejumlah wilayah strategis, termasuk Goma dan Bukavu. Setelah gencatan senjata yang disepakati di Doha, Qatar, pada bulan Juli, proses perdamaian terlihat mandek, menambah ketegangan antara pemerintah dan M23.
Pemerintah DRC menuduh Rwanda mendukung M23, sementara kedua belah pihak saling tuduh. M23, di sisi lain, mengklaim bahwa perjuangannya adalah untuk melawan korupsi, xenofobia, dan diskriminasi yang terjadi di dalam negara. Dengan pertempuran yang kembali meningkat, masa depan stabilitas di Kongo timur tampak suram.
Tantangan bagi Demokrasi dan Stabilitas
Keputusan pengadilan militer terhadap Kabila mencerminkan kompleksitas politik di Kongo, di mana kekuatan militer dan politik berinteraksi dalam cara yang seringkali mengancam stabilitas. Hasil ini tidak hanya menjelaskan masalah dalam pemerintahan saat ini, tetapi juga menunjukkan dampak jangka panjang dari konflik di negara tersebut.
Kabila, yang selama ini menjadi tokoh sentral dalam politik Kongo, kini menghadapi konsekuensi dari tindakannya selama masa jabatannya. Proses hukum yang ditujukan padanya mengindikasikan bahwa pemerintah DRC ingin menegaskan kembali otoritasnya di tengah ketidakpastian yang ada.
Penting untuk dicatat bahwa hukuman mati yang dijatuhkan kepada Kabila bukan hanya soal individu, tetapi juga mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang terus berlangsung di Kongo. Tak ada jaminan bahwa keputusan ini akan menyelesaikan konflik, dan langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh pemerintah akan sangat menentukan.
Masyarakat Kongo harus mengawasi perkembangan ini dengan cermat, karena apa yang terjadi pada Kabila dapat berpengaruh besar terhadap dinamika politik dan sosial di negara tersebut. Sebuah transisi damai dan inklusif menjadi semakin penting untuk masa depan Republik Demokratik Kongo.
Source: www.viva.co.id
