Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown atau penghentian sebagian operasi setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan pada 30 September. Sejak 1 Oktober, sejumlah aktivitas pemerintahan terhenti akibat perdebatan internal yang telah berlangsung. Politisi Partai Republik menyalahkan Partai Demokrat atas kurangnya dukungan untuk RUU tersebut, sementara Demokrat berdalih bahwa kelompok konservatif yang menjadi penyebab kebuntuan ini. Dengan hasil voting 55 senator mendukung dan 45 menolak, jumlah suara tersebut masih kurang dari 60 suara yang dibutuhkan untuk pengesahan.
Dampak dari shutdown ini cukup signifikan. Berbagai kantor pelayanan publik, museum, dan taman nasional harus ditutup sementara. Pegawai federal yang tidak dianggap esensial terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Namun, layanan penting untuk keamanan masyarakat dan perlindungan aset tetap berjalan seperti biasa.
1. Sejarah Shutdown di AS
Shutdown bukanlah fenomena baru di Amerika Serikat. Sejak tahun 1976, sudah terjadi sebanyak 21 kali. Shutdown pertama terjadi selama 12 hari saat Presiden Gerald Ford menjabat. Fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika anggaran dan politik di AS.
2. Terlama di Era Trump
Shutdown terlama di Amerika berlangsung selama 35 hari pada tahun 2018-2019. Krisis ini dipicu oleh perselisihan mengenai pembangunan tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik politik dapat berpengaruh langsung pada operasional pemerintahan.
3. Pertarungan Antar Partai
Setiap kali terjadi shutdown, selalu ada konflik nyata antara Partai Demokrat dan Partai Republik terkait RUU pendanaan. Dalam konteks terbaru, kubu Republik berkomitmen untuk terus memungut suara hingga RUU yang diusulkan oleh mereka disetujui Demokrat. Hal ini menjadikan politik sebagai arena pertarungan yang sengit.
4. Pemecatan Pegawai
Shutdown ini juga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pemecatan ribuan pegawai oleh pemerintahan Trump. Dengan adanya ketidakpuasan terhadap RUU anggaran, Gedung Putih telah meminta lembaga federal untuk menyiapkan skema pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini menambah ketegangan bagi pegawai pemerintah yang sudah merasa tertekan.
5. Kebijakan Tambahan dan Kontroversi
Seringkali, konflik terjadi karena adanya kebijakan tambahan dalam RUU anggaran yang dikenal sebagai rider. Kebijakan yang kontroversial ini, seperti yang terjadi pada shutdown 2013 yang dipicu oleh konflik tentang kebijakan kesehatan, dapat memicu perdebatan panjang yang berujung pada penghentian pemerintahan.
6. Penolakan Pemotongan Anggaran
Bila Presiden mengusulkan pemangkasan dana setelah anggaran disetujui, dan usulan tersebut ditolak, gesekan politik pun tak terhindarkan. Penolakan ini kadang berujung pada shutdown ketika pihak-pihak terkait tidak menemukan titik temu. Ini menggambarkan friksi yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif.
7. Gagalnya Resolusi Sementara
Satu lagi alasan umum yang menyebabkan shutdown adalah kegagalan dalam menyepakati Resolusi Sementara (Continuing Resolution/CR). Ketika negosiasi mengenai anggaran tahunan tidak selesai tepat waktu, dan CR tidak dapat disepakati, maka otomatis pemerintah tidak memiliki alokasi dana yang sah, memicu terjadinya shutdown.
Shutdown pemerintah AS mencerminkan ketegangan politik yang mendasar dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan anggaran. Dengan berbagai faktor yang memengaruhi, dari pertarungan antar partai hingga kebijakan tambahan yang kontroversial, semua berkontribusi pada risiko penghentian operasional pemerintah. Memahami latar belakang dan penyebabnya akan membantu publik untuk lebih mengerti tentang situasi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari di Amerika Serikat.
Source: www.suara.com
