Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini memutuskan untuk mem-PHK ribuan pegawai negeri, sebagai dampak dari kebijakan shutdown yang berlangsung. Keputusan ini menggarisbawahi ancamannya untuk memangkas jumlah pegawai federal, khususnya selama masa ketidakpastian anggaran pemerintahan yang telah memasuki tahap kritis.
Pemangkasan pegawai ini terjadi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, Dinas Pendapatan Internal (IRS), serta Departemen Pendidikan dan Perdagangan. Menurut juru bicara Gedung Putih, meskipun total rincian pegawai yang di-PHK belum diumumkan secara jelas, lebih dari 4.200 pegawai sudah menerima pemberitahuan PHK dari tujuh lembaga. Di antara mereka, lebih dari 1.400 pegawai berasal dari Departemen Keuangan dan sekitar 1.100 dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.
Dalam konferensi pers, Trump mengatakan, “Mereka yang memulai ini,” merujuk pada PHK sebagai langkah yang “berorientasi Demokrat,” menciptakan ketegangan lebih lanjut antara kubu Republik dan Demokrat di Kongres. Meski Partai Republik memegang mayoritas, mereka menghadapi kendala untuk mendapatkan persetujuan anggaran tanpa dukungan dari Demokrat di Senat.
Di tengah kebuntuan ini, Partai Demokrat berusaha untuk memperjuangkan kelanjutan subsidi asuransi kesehatan. Pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, juga menekankan bahwa setiap pekerjaan yang hilang dan setiap keluarga yang terpengaruh merupakan konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh Partai Republik. Hal ini menunjukkan bahwa krisis kesehatan dan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja terjadi dalam konteks yang lebih besar dan mempengaruhi jutaan warga AS yang bergantung pada program tersebut.
Kebijakan PHK ini juga berpotensi memperdalam krisis selama shutdown. Banyak pegawai federal terpaksa tidak masuk kerja tanpa bayaran, sementara mereka yang tetap bekerja mengalami pengurangan gaji yang akan semakin terasa ketika dua juta tentara aktif juga diperkirakan akan kehilangan gaji mereka pada 15 Oktober mendatang jika solusi tidak segera ditemukan. Ini menjadi perhatian utama bagi warga yang mengandalkan pendapatan tersebut, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk membayar kewajiban finansial lainnya.
Dari total sekitar 300.000 pegawai sipil federal yang harus meninggalkan pekerjaan tahun ini akibat perampingan oleh Trump, dampak psikologis dan finansialnya tidak bisa dipandang sebelah mata. “Kami telah diberitahu untuk bersiap untuk kehilangan pekerjaan terbanyak di sektor pemerintah,” ungkap seorang pegawai dari Departemen Kesehatan yang enggan disebutkan namanya.
Trump juga mengambil langkah-langkah drastis dengan membekukan dana infrastruktur sebesar USD 28 miliar untuk negara bagian yang didominasi pemilih Demokrat seperti New York, California, dan Illinois. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari strategi politik yang lebih luas untuk menggoyang dukungan Partai Demokrat menjelang pemilihan mendatang.
Pemerintah AS wajib memberikan pemberitahuan 60 hari sebelum PHK, meskipun dapat dipersingkat menjadi 30 hari. Namun, bagi para pegawai yang terkena dampak, kenyataan pahit dari situasi ini sangat menyakitkan, terutama dengan ancaman kehilangan pekerjaan di depan mata.
Sementara itu, dampak shutdown ini terus berlanjut, dengan ratusan ribu pegawai terguncang oleh ketidakpastian ini. Peluang untuk mendapatkan solusi seakan semakin memburam sertakan waktu yang berlalu tanpa adanya kemajuan. Sebuah minggu yang menentukan di hadapan pemimpin politik yang harus cepat mengambil keputusan demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kesejahteraan warga negara.
Situasi ini memperlihatkan dampak mendalam dari kebijakan anggaran dan tekanan politik, yang tidak hanya mempengaruhi jalannya pemerintahan tetapi juga kehidupan sehari-hari masyarakat. Ke depannya, perubahan atau penyelesaian cepat diharapkan dapat segera terealisasi sebelum krisis ini semakin meluas.
Source: news.okezone.com
-
-
-
-
