Pada 14 Oktober 2025, militer Amerika Serikat melaksanakan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan internasional dekat Venezuela. Serangan tersebut diperintahkan langsung oleh Presiden Donald Trump, yang mengklaim akses informasi intelijen mengenai aktivitas kapal tersebut, yang dikatakan menyelundupkan narkoba dan memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris yang telah ditetapkan.
Dalam pernyataannya di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyebutkan bahwa operasi ini menewaskan enam pria yang berada di dalam kapal tersebut. “Intelijen mengonfirmasi bahwa kapal itu menyelundupkan narkotika, terkait dengan jaringan narkoteroris ilegal, dan sedang transit di sepanjang rute DTO,” tulisnya. Namun, Trump tidak menjelaskan secara rinci kelompok teroris mana yang dimaksud dan tidak menyertakan bukti terkait klaim tersebut.
Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi militer AS yang menargetkan kapal-kapal penyelundup narkoba di wilayah tersebut. Sejak awal September, jumlah korban tewas akibat serangan ini telah meningkat menjadi 27 orang. Beberapa waktu sebelumnya, pemerintahan Trump mengirim memo kepada Kongres mengenai “konflik bersenjata non-internasional” yang dihadapi AS dengan kartel narkoba yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Memo tersebut menjelaskan bahwa anggota kartel akan diperlakukan sebagai “kombatan ilegal”.
Penanganan terhadap kartel narkoba oleh AS telah menjadi sumber ketegangan politik antara Washington dan Caracas. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh AS menggunakan ancaman kartel sebagai segera untuk memperluas kehadiran militernya dan mengupayakan perubahan rezim di negara tersebut. “Ini semua adalah bagian dari strategi untuk mendelegitimasi pemerintah kami dan meningkatkan intervensi AS di Amerika Latin,” ungkap Maduro.
Kendati terdapat klaim bahwa operasi ini bertujuan untuk menanggulangi perdagangan narkoba, tindakan militer yang dilakukan AS tetap memicu protes dan reaksi keras dari sejumlah pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Penentangan tersebut terutama berfokus pada penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi masalah yang dapat diatasi dengan pendekatan diplomatik atau penegakan hukum yang lebih halus.
Dalam konteks yang lebih luas, tindakan ini juga menggambarkan bagaimana pemerintah AS kini menghadapi tantangan dalam menangani peredaran narkoba, yang telah menjadi masalah global. Penjualan narkoba yang menguntungkan dan jaringan kejahatan terorganisir yang kuat menunjukkan bahwa kemandekan dalam praktik penegakan hukum di wilayah tersebut sering kali berujung pada cara-cara yang lebih kekerasan.
Selain itu, perlu dicatat bahwa penggunaan istilah “teroris” untuk mengkategorikan kartel narkoba menambahkan lapisan kompleksitas dalam perdebatan global mengenai bagaimana isu narkotika harus ditangani. Tanpa adanya definisi yang jelas mengenai siapa yang termasuk dalam kategori ini, penggunaan istilah tersebut dapat disalahartikan dan menimbulkan kesalahpahaman.
Selama beberapa dekade, AS telah berusaha mengatasi perdagangan narkoba melalui berbagai cara, dengan tindakan militer menjadi pilihan terakhir. Serangan terbaru ini menandakan bahwa pemerintah AS bersedia untuk meningkatkan langkah-langkah ekstrem dalam upaya penyelesaian masalah narkoba yang terus berlanjut.
Ketika situasi ini berkembang, banyak yang berharap bahwa dialog dan pendekatan diplomatik dapat diutamakan untuk menciptakan solusi yang lebih lestari bagi masalah yang mendasari perdagangan narkoba, terutama di kawasan yang sudah rentan terhadap konflik dan ketidakstabilan.
Source: www.viva.co.id
