Israel menolak kehadiran pasukan penjaga perdamaian Turki di Jalur Gaza, sebuah keputusan yang mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara kedua negara. Menurut Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, negara tersebut tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki di Gaza karena dianggap memiliki kebijakan permusuhan terhadap Israel dalam dua tahun terakhir. Pernyataan ini diungkapkan saat Israel berupaya mengimplementasikan perjanjian gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang melibatkan berbagai negara, termasuk Turki.
Saar menjelaskan, negara-negara yang bersedia mengirim pasukan bersenjata ke Gaza diharapkan bersikap seimbang terhadap Israel. Ini merupakan respons langsung terhadap kebijakan dan tindakan Turki yang dianggap merugikan kepentingan Israel. “Mereka mungkin tidak diwajibkan untuk mendukung Israel, tapi mereka tidak boleh bersikap bermusuhan,” tambahnya. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan Israel terhadap langkah-langkah diplomatik dan ekonomi yang diambil oleh Turki dalam konteks konflik yang terus berlangsung.
Selama dua tahun terakhir, hubungan antara Israel dan Turki mengalami kemunduran drastis. Ini tercermin dalam berbagai tindakan yang diambil Turki yang dilihat sebagai dukungan terhadap Hamas, kelompok yang menguasai Gaza dan merupakan musuh utama Israel. Menurut Saar, masuknya pasukan Turki ke Gaza hanya akan memperburuk situasi dan dianggap tidak logis mengizinkan pasukan bersenjata itu untuk beroperasi di area yang sudah penuh ketegangan.
Penolakan Israel juga merupakan respons dari berbagai ketidakpuasan terhadap peran Turki dalam konflik tersebut. Dalam pernyataan resmi, Saar menekankan pentingnya komunikasi antara Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, mengenai isu ini. Dia menyebutkan bahwa ketidakpahaman antara dua negara yang berseberangan ini dapat mengganggu stabilitas yang dicari melalui upaya perdamaian di Gaza.
Setelah gencatan senjata yang ditandatangani pada 13 Oktober, sejumlah negara, termasuk Qatar, Indonesia, dan Malaysia, menunjukkan minat untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Meskipun begitu, Israel beranggapan bahwa tidak semua negara memiliki pandangan yang seimbang terkait Israel, sehingga hal ini menjadi pertimbangan utama dalam penolakan mereka atas kehadiran pasukan Turki.
Lebih jauh lagi, keputusan ini dapat berpotensi memperumit penyelesaian yang sedang diupayakan. Klausul-klausul dalam deklarasi perdamaian yang melibatkan banyak negara besar memfasilitasi pengiriman pasukan penjaga perdamaian dengan harapan dapat meningkatkan keamanan dan stabilitas, tetapi nyata bahwa kehadiran Turki masih menjadi penghalang.
Dalam konteks situasi ini, sangat penting untuk memahami bahwa tantangan lintas negara dalam pengiriman bantuan dan pasukan militer sering kali melibatkan lebih dari sekadar keinginan untuk membantu. Faktor politik, sejarah, dan hubungan internasional menjadi sangat penting dalam setiap keputusan yang diambil.
Israel dan Turki memiliki sejarah yang rumit, dan pernyataan penolakan ini menjadi salah satu indikasi bahwa meskipun langkah-langkah menuju perdamaian mulai diambil, jalannya masih penuh dengan duri. Dalam jangka pendek, ketegangan ini mungkin akan terus ada, dan pergerakan diplomatik lebih lanjut harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari konflik yang lebih dalam.
Situasi di Gaza masih sangat dinamis, dan saat ini menjadi saat yang kritis bagi banyak negara dalam menentukan peran mereka di regio tersebut. Pendekatan yang berimbang serta kesediaan untuk berkomunikasi antarnegara mungkin menjadi kunci dalam mengatasi siklus konflik yang berlangsung.
Source: www.inews.id
-
-
-
-
