Gegap gempita politik Korea Selatan terus berlanjut setelah pemakzulan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Baru-baru ini, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan, Cho Tae-yong, ditangkap pada 12 November 2025 karena terlibat dalam upaya kudeta yang gagal.
Penangkapan ini memicu perhatian karena mencerminkan penyelidikan yang semakin dalam terhadap elit pemerintahan sebelumnya. Menurut laporan dari kantor berita Yonhap, Cho Tae-yong diduga tidak melaporkan rencana darurat militer kepada Majelis Nasional. Ini dilakukan meskipun dia mengetahui rincian rencana itu sebelumnya.
Dugaan Gagal Melaporkan Penahanan Pemimpin Politik
Cho juga dituduh melanggar hukum dengan tidak memberikan informasi kepada Majelis Nasional mengenai rencana penahanan beberapa pemimpin politik kunci. Dua tokoh penting yang disebutkan dalam rencana tersebut adalah pemimpin oposisi saat itu, Lee Jae Myung, dan pemimpin partai berkuasa, Han Dong-hoon.
Kegagalan Cho untuk melaporkan hal ini merupakan pelanggaran serius yang memperkuat indikasi adanya upaya sistematis untuk menjalankan langkah kontroversial yang diambil oleh Presiden Yoon Suk Yeol.
Latar Belakang Deklarasi Darurat Militer
Kasus ini bermula dari deklarasi darurat militer yang diumumkan Yoon pada 3 Desember 2024. Saat itu, ia mengklaim bahwa kelompok oposisi bersimpati kepada Korea Utara dan merencanakan pemberontakan. Laporan menyebutkan bahwa unit militer telah memblokir gedung parlemen. Namun, situasi ini tidak bertahan lama.
Parlemen segera mengadakan pemungutan suara untuk mencabut deklarasi tersebut. Yoon akhirnya mematuhi keputusan parlemen, tetapi kontroversi ini menjadi salah satu pemicu utama pemakzulan dirinya.
Dampak Hukum Lanjutan
Setelah pemakzulan, konsekuensi hukum terus membayangi Yoon. Pada 10 Juli 2025, pengadilan di Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya akibat upaya darurat militer yang kontroversial. Ia ditahan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya ditangkap pada Januari dan dibebaskan pada Maret karena pengadilan menolak permohonan perpanjangan penahanan.
Dugaan pelanggaran juga menyeret keluarganya. Pada 12 Agustus 2025, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk istri Yoon, Kim Keon-hee, terkait kasus korupsi. Hal ini menambah kerumitan masalah hukum yang dihadapi orang-orang terdekat mantan presiden.
Komitmen Penegakan Hukum
Penangkapan Cho Tae-yong menunjukkan komitmen penegak hukum di Korea Selatan untuk menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam upaya menggagalkan konstitusi dan demokrasi negara. Penyelidikan kini semakin meluas, dan akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kasus ini dapat mempengaruhi wajah politik dan hukum di Korea Selatan di masa depan.
Krisis ini menciptakan ruang diskusi baru mengenai penyalahgunaan kekuasaan serta pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat menantikan langkah-langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum. Apakah mereka akan mengejar lebih banyak pihak terkait? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan menjadi kunci untuk masa depan politik negara yang sedang bergolak ini.
Baca selengkapnya di: www.suara.com-
-
-
-
