Situasi terkini di Asia Timur menarik perhatian global karena meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang. Kedua negara, yang sebelumnya memiliki ikatan diplomatik baik, kini berada dalam kondisi hubungan yang tegang. Ketegangan ini muncul sebagai reaksi terhadap pernyataan dan langkah politik masing-masing negara yang mengancam stabilitas kawasan.
Pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, pada 7 November 2025. Takaichi menyatakan bahwa Jepang siap untuk menggunakan kekuatan militer jika China menyerang Taiwan. Pernyataan ini dilihat oleh China sebagai provokasi yang serius. Tak lama setelah itu, pada 14 November 2025, pemerintah China mengeluarkan peringatan perjalanan, mendorong warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang. Hal ini menandai awal dari serangkaian aksi dan reaksi antara kedua negara.
Aktivitas Patroli China di Kepulauan Senkaku
Situasi semakin memanas ketika kapal penjaga pantai China mulai berpatroli di sekitar Kepulauan Senkaku, yang secara administratif dikelola oleh Jepang. Pada 16 November 2025, kapal-kapal ini melintasi perairan yang dipersoalkan, diklaim oleh China sebagai Kepulauan Diaoyu. Pemerintah China mengklaim bahwa tindakan tersebut hanya pelaksanaan patroli standard dan tidak melanggar hukum. Namun, ini menyulut kekhawatiran di Jepang, yang melihatnya sebagai tantangan langsung terhadap kedaulatan mereka.
Dampak Ekonomi
Ketegangan ini segera berdampak pada hubungan perdagangan kedua negara. China mengumumkan larangan impor produk hasil laut dari Jepang sebagai respons terhadap pernyataan Takaichi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan tersebut salah dan dipicu kemarahan di kalangan masyarakat China. “Tidak akan ada pasar untuk produk akuatik Jepang,” ujarnya, mengindikasikan dampak negatif terhadap sektor perikanan Jepang.
Ini bukan pertama kalinya China menanggapi dengan cara seperti ini. Sebelumnya, pada Agustus 2023, China juga melarang hasil laut Jepang menyusul insiden pembuangan air dari fasilitas nuklir Fukushima.
Konsekuensi di Sektor Budaya
Selain dampak ekonomi, hubungan yang merenggang juga memengaruhi bidang seni dan budaya. Sebuah konser musisi Jepang, Yoshio Suzuki, di Beijing pada 20 November dibatalkan sepihak oleh pihak berwenang China. Menurut promotor konser, pembatalan tersebut terjadi tanpa diskusi dan mencerminkan dampak dari ketegangan yang ada. Ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari ketegangan diplomatik merembet hingga ke sektor yang tampaknya tidak berkaitan dengan politik.
Upaya di Forum Internasional
Tak hanya itu, ketegangan ini juga dibawa ke tingkat internasional. China melobi PBB untuk mendesak Jepang mencabut pernyataan Takaichi. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, mengirim surat resmi yang menyatakan bahwa pernyataan Takaichi menunjukkan ambisi Jepang untuk campur tangan dalam masalah Taiwan. Hal ini menandai titik balik serius dalam strategi diplomatik China terhadap Jepang.
Penempatan Rudal Jepang
Merespons situasi ini, Jepang tidak tinggal diam. Mereka melanjutkan rencana penempatan rudal di Pangkalannya dekat Taiwan. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat pertahanan negara. Ia menyatakan, “Kita harus melindungi kehidupan rakyat Jepang yang damai.” Ini menunjukkan bahwa baik China maupun Jepang bersiap untuk meningkatkan persiapan militer mereka, meningkatkan ketegangan di kawasan.
Menegangnya hubungan diplomatik antara China dan Jepang tidak hanya menimbulkan risiko geopolitik tetapi juga membawa dampak menyangkut ekonomi dan budaya yang signifikan. Ketika kedua negara terus melancarkan pernyataan dan langkah yang saling menantang, baik sektor publik maupun swasta di kedua negara harus bersiap menghadapi konsekuensi dari ketegangan yang kian membara ini.
Baca selengkapnya di: www.beritasatu.com
