Pemerintah Australia baru saja mengumumkan program pembelian kembali senjata api setelah insiden penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney. Program ini bertujuan untuk memperketat pengendalian senjata dan mencegah terulangnya tragedi serupa.
Perdana Menteri Anthony Albanese mengungkapkan niatnya untuk “menyingkirkan senjata api dari jalanan kita” dalam sebuah konferensi pers. Langkah ini merupakan upaya terbesar pemerintah sejak era John Howard, yang mengimplementasikan kebijakan serupa pasca-penembakan Port Arthur pada tahun 1996.
Dalam program ini, pemerintah akan membayar pemilik senjata untuk menyerahkan senjata yang dianggap surplus atau ilegal. Langkah ini diimplementasikan setelah penembakan pada 14 Desember 2025, di mana 15 orang tewas akibat tembakan yang dilakukan oleh Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram.
Insiden berdarah ini menjadi sorotan internasional dan memicu diskusi tentang pengendalian senjata di Australia. Komitmen pemerintah Australia untuk menjaga tradisi pengendalian senjata yang ketat mencerminkan keinginan untuk melindungi masyarakat. Albanese menyoroti adanya celah hukum yang memungkinkan individu memiliki banyak senjata, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi warga sipil untuk memiliki senapan bertenaga tinggi di kawasan urban.
Kabinet Nasional telah setuju untuk memperkuat undang-undang senjata. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan termasuk registrasi senjata api nasional dan batasan jumlah senjata yang dapat dimiliki setiap individu. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengungkapkan bahwa skema pembelian kembali ini akan memfasilitasi semua ini.
Albanese menyatakan bahwa reformasi yang dilakukan akan memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian senjata api di Australia. “Kita perlu melangkah lebih jauh,” ungkapnya.
Menanggapi tragedi ini, pemerintah juga menetapkan hari refleksi nasional. Warga diundang untuk menyalakan lilin pada 21 Desember sebagai bentuk penghormatan kepada korban. Solidarity terlihat ketika ratusan perenang dan peselancar berkumpul di Pantai Bondi untuk mengenang mereka yang hilang.
Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menginginkan langkah lebih tegas terhadap kepemilikan senjata. Albanese merujuk pada kebijakan yang sama pada tahun 1996, menambahkan bahwa masyarakat Australia harus bangga akan tindakan ini.
Pemerintah Australia berkomitmen untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya berdampak jangka pendek. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat keselamatan publik dan mengurangi risiko penembakan massal di masa depan. Kejelasan dan ketegasan dalam kebijakan pemerintahan menjadi harapan bagi masyarakat yang ingin menghindari tragedi serupa.
Penguatan undang-undang senjata ini menjadi langkah krusial di tengah banyaknya kekhawatiran mengenai peningkatan kekerasan bersenjata. Australia telah lama dikenal dengan pengendalian senjata yang ketat, dan dengan adanya langkah ini, pemerintah berharap bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keamanan publik.
Tragedi di Pantai Bondi menjadi pengingat bahwa tindakan preventif sangat penting. Kebijakan ini mencerminkan bahwa pemerintah serius dalam melindungi warganya dari kekerasan bersenjata yang tidak perlu. Dalam situasi sensitif seperti ini, dialog dan kejelasan dari pemerintah pun sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat merasa aman dan terlindungi.
Dengan keputusan yang diambil, Australia melangkah menuju era baru dalam pengendalian senjata. Semua pihak diharapkan dapat bersama-sama menjalani proses ini demi keselamatan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghindari kejadian tragis di masa depan dan merangkul harapan akan kehidupan yang lebih aman bagi semua.
