Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, menyatakan kekhawatirannya terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melindungi kedaulatan negara.
Lee menegaskan, meskipun Venezuela merupakan negara yang kompleks dan menimbulkan masalah regional, hal tersebut tidak membenarkan adanya serangan militer sepihak dari negara lain tanpa otorisasi yang sesuai. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Pandangan Regional 2026 yang diadakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada 8 Januari 2026.
Kekhawatiran Negara Kecil
Lee mengungkapkan kekhawatiran dari sudut pandang negara kecil mengenai dampak jangka panjang aksi militer seperti ini terhadap sistem internasional. Ia menyebut bahwa jika intervensi semacam ini menjadi norma, maka negara-negara kecil akan menghadapi kesulitan besar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan mereka.
Dalam acara yang dihadiri oleh 650 peserta yang terdiri dari akademisi, pejabat, dan anggota parlemen, Lee menegaskan perlunya menghormati hukum internasional agar stabilitas global tetap terjaga. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Singapura yang tegas dalam menentang intervensi militer asing tanpa izin PBB.
Singapura dan Prinsip Hukum Internasional
Kementerian Luar Negeri Singapura pada 4 Januari menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional dan perlindungan integritas teritorial semua negara, terutama negara kecil. Singapura secara konsisten menolak tindakan yang melanggar hukum internasional, termasuk intervensi militer asing tanpa otorisasi.
Singapura pernah menunjukkan sikap serupa saat merespon konflik di Ukraina 2022 dan invasi AS ke Grenada tahun 1983. Dukungan Singapura pada Resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk agresi Rusia ke Ukraina juga memperkuat posisi ini.
Kasus Presiden Venezuela Nicolas Maduro
Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada 3 Januari 2026 dalam operasi yang menuduh mereka terlibat narkotika dan terorisme narkoba. Maduro mengaku tidak bersalah dalam persidangan di pengadilan federal Manhattan.
Maduro menghadapi tuduhan serius termasuk konspirasi impor kokain serta kepemilikan senjata ilegal. Penangkapan ini menjadi latar belakang operasi militer AS, yang meskipun dianggap berhasil secara militer dan spektakuler, tetap menuai protes karena implikasi hukum dan diplomatiknya.
Dampak Jangka Panjang terhadap Sistem Internasional
Lee menekankan bahwa keberhasilan militer semacam ini tidak boleh mengabaikan akibatnya terhadap tatanan internasional yang berlandaskan aturan. Negara-negara kecil akan merasa terancam apabila intervensi dan tindakan sepihak menjadi hal yang biasa dalam hubungan antarnegara.
Singapura berharap komunitas global terus menjaga prinsip kedaulatan dan pelaksanaan hukum internasional sebagai pondasi perdamaian. Hal ini penting agar tindakan serupa tidak memicu ketidakpastian dan konflik yang lebih luas.
Pentingnya Otorisasi Internasional
Lee mengingatkan bahwa intervensi militer idealnya hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari dunia internasional melalui badan yang sah seperti Dewan Keamanan PBB. Penolakan terhadap intervensi tanpa mandat ini adalah bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan negara dan stabilitas global.
Pandangan singkat Lee tersebut menunjukkan kekhawatiran yang dihadapi semua negara, khususnya yang berukuran kecil, agar tidak menjadi sasaran intervensi dan agresi dalam persaingan geopolitik besar. Singapura terus mendorong dialog dan penyelesaian damai sebagai jalan terbaik dalam menghadapi perselisihan internasional.
Artikel ini merangkum posisi penting mantan Perdana Menteri Singapura mengenai kontroversi intervensi militer AS di Venezuela. Pernyataan yang disampaikan secara jelas dan lugas itu menjadi pengingat bagi komunitas internasional tentang pentingnya menghormati kedaulatan dan hukum global demi perdamaian bersama.
