Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan telah memerintahkan militer AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland. Informasi ini diungkapkan oleh Daily Mail dengan mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut.
Rencana invasi ini mendapat penolakan dari beberapa perwira senior militer AS. Namun, penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut sebagai pendukung utama inisiatif tersebut.
Para pejabat Eropa merasa khawatir apabila Trump mencoba melaksanakan rencana tersebut sebelum pemilihan paruh waktu Kongres yang dijadwalkan berlangsung pada November. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan geopolitik yang tinggi.
Pada Desember 2025, Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk Greenland. Landry kemudian menyatakan bahwa AS memiliki rencana untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari wilayahnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyatakan kegeramannya dan mengumumkan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan terkait isu ini.
Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menegaskan agar Amerika Serikat menghormati integritas teritorial Greenland. Mereka memperingatkan bahwa pulau tersebut tidak boleh diambil alih secara sepihak.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kemudian menyatakan niatnya untuk melakukan pertemuan dengan otoritas Denmark pekan berikutnya guna membahas situasi ini. Rubio memberi sinyal pentingnya dialog diplomatik untuk mengatasi ketegangan.
Trump berkali-kali menyatakan bahwa Greenland dapat meningkatkan keamanan nasional AS dan melindungi “dunia yang bebas”. Namun, klaim tersebut mendapatkan bantahan dari mantan PM Greenland, Mute Egede, yang menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual.
Trump tidak memberikan jaminan untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam upayanya menguasai Greenland. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik militer di kawasan tersebut.
Greenland adalah wilayah koloni Denmark hingga tahun 1953 dan hingga kini masih menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Pada tahun 2009, Greenland mendapatkan status otonomi yang memungkinkan pengaturan pemerintahan secara mandiri.
Selain letaknya yang strategis, Greenland menyimpan kekayaan sumber daya alam. Pulau ini kaya akan mineral tanah jarang dan diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang sangat besar, yang menjadi daya tarik utama bagi Amerika Serikat.
Ketegangan ini mencerminkan persaingan geopolitik yang semakin tajam di kawasan Arktik. Amerika Serikat dan Eropa, khususnya Denmark, harus mencari jalan tengah guna menjaga stabilitas dan kerjasama regional.
Rencana invasi ke Greenland menunjukkan dinamika politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Langkah tersebut diambil dalam konteks memilih kontrol atas wilayah strategis yang memiliki nilai keamanan dan ekonomi tinggi.
Penting untuk terus memantau perkembangan situasi, karena langkah-langkah selanjutnya dari kedua negara dapat menentukan masa depan hubungan bilateral dan stabilitas kawasan Arktik secara lebih luas.
