Kasus korupsi di Provinsi Riau dan Sumatera Utara menjadi perhatian publik karena perbedaan penanganan terhadap kepala daerah dapat dilihat secara nyata. Di Riau, Gubernur Abdul Wahid sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pejabat lainnya. Namun, di Sumatera Utara, meskipun isu dugaan praktik korupsi kerap mencuat, nama Gubernur Bobby Nasution belum pernah tersentuh proses hukum oleh KPK.
Korupsi di Riau: OTT, Ancaman Jabatan, dan ‘Jatah Preman’
Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap tangan oleh penyidik KPK dalam operasi senyap terkait dugaan pemerasan dan penerimaan suap proyek. Kasus ini menyeret juga Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam. Modus yang digunakan melalui permintaan fee proyek dari para kepala UPT Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Riau.
Fee proyek awalnya diminta sebesar 2,5 persen atas penambahan anggaran pembangunan jalan. Angka ini naik setelah laporan ke kepala dinas dan disebutkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bahwa permintaan akhirnya menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar. Permintaan tersebut juga disertai ancaman berupa pencopotan atau mutasi jabatan bagi yang menolak, yang di lingkungan dinas disebut ‘jatah preman’.
KPK mengamankan belasan pejabat dalam OTT ini, di antaranya Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau Ferry Yunanda dan para kepala UPT dari berbagai wilayah. Barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4,05 miliar juga telah diamankan sebagai bagian dari penerimaan fee proyek yang dijanjikan.
Kode khusus seperti “7 batang” digunakan dalam komunikasi internal pejabat untuk menandai persetujuan besaran fee suap yang harus diberikan kepada dinas maupun kepala daerahnya. Kode “7 batang” merujuk pada nilai fee Rp7 miliar, bagian dari pola konspirasi korupsi yang sudah berlangsung lama.
Situasi di Sumatera Utara: Gubernur Tak Tersentuh
Sementara itu, kondisi berbeda terlihat di Sumatera Utara. Belum ada penetapan tersangka atau penangkapan kepala daerah, khususnya Gubernur Bobby Nasution, dalam kasus korupsi seperti yang terjadi di Riau. Berbagai isu dan dugaan korupsi memang pernah mencuat terkait proyek dan pembagian anggaran di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Namun hingga kini, KPK belum pernah menindak secara langsung ataupun menetapkan Bobby Nasution sebagai pihak yang terlibat.
Perbedaan pendekatan penindakan antara Riau dan Sumut menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Transparansi proses penegakan hukum dan komitmen pemberantasan korupsi seolah mendapat tantangan, khususnya saat ada tokoh publik dan kepala daerah yang namanya tak pernah terseret ke ranah hukum.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya, berikut perbandingan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah di Riau dan Sumut:
| Provinsi | Kepala Daerah | Status Hukum | Modus Korupsi | Penindakan KPK |
|---|---|---|---|---|
| Riau | Abdul Wahid | Tersangka, OTT | Pemerasan fee proyek (5%) | Sudah ditangkap, disidik |
| Sumatera Utara | Bobby Nasution | Belum tersentuh KPK | Dugaan praktik serupa, belum terbukti | Belum ada proses hukum |
Pola Persamaan dan Perbedaan Kasus
Persamaan utama dari dua daerah ini ialah potensi praktik fee proyek dalam pengelolaan anggaran, terutama sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan dan jembatan. Praktik suap dengan persentase tertentu atas kemudahan pengurusan anggaran menjadi modus lama yang masih ditemukan. Namun, di Riau pola permintaan ini jelas dan terorganisir, terbukti dengan penggunaan kode, ancaman jabatan, dan penetapan tersangka.
Sedangkan, di Sumatera Utara, isu-isu serupa kerap beredar namun belum pernah ada langkah hukum yang benar-benar menyentuh kepala daerah. Transparansi proses dan upaya KPK masih menjadi harapan banyak pihak agar pemberantasan korupsi berjalan adil tanpa pandang bulu.
Penegakan Hukum dan Persepsi Publik
Penegakan hukum di Riau menegaskan bahwa pejabat setingkat gubernur bisa dijerat jika terbukti melakukan korupsi. Dalam jumpa pers, KPK menyampaikan seluruh bukti telah cukup kuat untuk menahan dan memproses Abdul Wahid dan beberapa pejabat penting di lingkungannya. Proses hukum ini menjadi bukti nyata gerak cepat KPK saat data dan fakta sudah cukup lengkap.
Namun, pemberitaan dan pengamatan publik menyoroti mengapa Bobby Nasution, dengan posisi politis dan pengawasan publik yang kuat, tidak pernah tercatut dugaan korupsi di Sumut. Tidak terlihat adanya operasi tangkap tangan atau penelusuran mendalam oleh KPK yang menyasar pada jabatan gubernur maupun pejabat teras Sumatera Utara, sehingga muncul spekulasi dan tafsir publik tentang keadilan hukum.
Dampak Kasus Riau terhadap Penanganan Korupsi di Sumut
Publik menilai keberhasilan KPK mengungkap kasus pemerasan dan suap di Riau seharusnya bisa menjadi pendorong untuk menelusuri dugaan kasus serupa di provinsi lain, termasuk Sumut. Data penambahan anggaran, praktik fee proyek, hingga peredaran kode internal dan ancaman jabatan bisa menjadi pintu masuk penegakan hukum yang lebih merata. Harapan masyarakat Sumatera Utara agar integritas dan transparansi pejabat daerah tetap dijaga, tanpa adanya perlakukan istimewa terhadap tokoh di lingkup pemerintahan provinsi.
Daftar Fakta Penting Perbandingan Kasus Riau dan Sumut:
- Di Riau, OTT KPK mengamankan kepala daerah dan beberapa pejabat strategis.
- Kode khusus digunakan dalam laporan fee proyek sehingga indikasi korupsi lebih mudah dilacak.
- Jumlah fee korupsi mencapai Rp7 miliar, disertai ancaman pencopotan jabatan.
- Di Sumut, belum pernah ada gubernur yang terkena kasus serupa, meskipun praktik pembagian fee di proyek pemerintah sering diisukan.
- Persepsi masyarakat menyoroti perlakuan berbeda antara Riau dan Sumut, menuntut keadilan dan kejelasan penegakan hukum.
Fenomena berbeda dalam penindakan korupsi antara Riau dan Sumut menunjukkan pentingnya pemeriksaan mendalam dan konsistensi aparat penegak hukum dalam membongkar praktik suap dan pemerasan di semua tingkatan pemerintahan tanpa kecuali. Kepastian hukum dan keadilan menjadi sorotan utama bagi publik agar integritas penegakan hukum di Indonesia benar-benar terpercaya serta tidak tebang pilih, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi daerah.
