Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tahun 2025 mulai dilakukan secara bertahap sejak awal Juni. Informasi ini menjadi perhatian luas masyarakat, terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menantikan pencairan bansos PKH BPNT untuk kebutuhan sehari-hari. Proses penyaluran mencakup alokasi bantuan untuk periode April hingga Juni 2025, dengan pelaksanaan oleh bank penyalur resmi seperti Bank BSI.
Kementerian Sosial menyampaikan bahwa progres penyaluran bansos telah mencapai sekitar 95 persen hingga pertengahan Juni ini. Penyaluran tahap kedua ini menyasar ribuan keluarga, terutama di Provinsi Aceh, yang menjadi salah satu wilayah awal dalam proses pencairan. Sejumlah KPM di daerah tersebut telah menerima bantuan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masing-masing. Status pencairan di sistem 6NG juga menunjukkan perkembangan, dengan banyak data yang telah masuk tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dan SI (Siap Input).
Besaran Bantuan dan Komponen Penerima
Nilai bantuan yang diterima masing-masing keluarga bervariasi tergantung pada komposisi anggota rumah tangga yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan SP2D. Bantuan minimum sebesar Rp600.000 biasanya merupakan bagian dari program sembako atau BPNT, sementara nominal lain seperti Rp725.000, Rp975.000, hingga Rp1.200.000 diberikan berdasarkan kategori tertentu, seperti ibu hamil, balita, penyandang disabilitas, atau lanjut usia.
Sebagai contoh, komponen lansia dalam PKH dipastikan menerima bantuan sebesar Rp600.000, sama halnya dengan bantuan untuk keluarga dengan anak usia dini. Ini menunjukkan adanya diferensiasi alokasi berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan sosial ekonomi keluarga penerima.
Proses dan Imbauan kepada KPM
Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau KPM untuk secara berkala memeriksa saldo bantuan melalui kartu KKS mereka. Penggunaan layanan perbankan digital seperti BSI Mobile dan BRImo juga dianjurkan untuk mempercepat proses pemantauan dana secara mandiri dan efisien. Akses digital ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan antrian di ATM atau agen bank serta menjaga fisik kartu KKS dari kerusakan.
Terkait hal itu, masyarakat diingatkan agar tidak terlalu sering memasukkan kartu ke mesin ATM, karena pita hitam pada kartu KKS rentan rusak. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kegagalan transaksi dan memperlambat pencairan. KPM juga diminta untuk menyimpan kartu dengan aman dan tidak memberikan akses kartu kepada pihak lain demi menghindari penyalahgunaan.
Persebaran dan Jadwal Penyaluran di Daerah
Hingga saat ini, penyaluran bansos PKH BPNT masih berlanjut ke berbagai daerah lain di luar Aceh secara bertahap. Setiap wilayah akan mengikuti jadwal penyaluran yang ditetapkan oleh bank penyalur bersama dengan Dinas Sosial setempat. Bagi KPM yang belum menerima bantuan, disarankan untuk bersabar dan tetap memantau informasi resmi dari pemerintah daerah dan bank yang ditunjuk.
Berikut ini ringkasan nilai bantuan yang diterima oleh KPM berdasarkan komponen keluarga:
| Komponen Keluarga | Nominal Bantuan |
|---|---|
| Lansia / Disabilitas | Rp600.000 |
| Anak Usia Dini | Rp600.000 |
| Ibu Hamil | Rp725.000 |
| Siswa SD – SMA | Rp975.000 – Rp1.200.000 |
| Program BPNT (Sembako) | Rp600.000 |
Respons Masyarakat dan Evaluasi Pemerintah
Penyaluran bansos tahap kedua ini disambut antusias oleh masyarakat. Banyak KPM yang merasa lega karena bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi. Pemerintah juga terus mengevaluasi efektivitas penyaluran agar tepat sasaran dan tepat waktu.
Dengan hanya satu kali pencairan untuk tiga bulan, bantuan ini dinilai cukup signifikan bagi keluarga penerima. Namun, Kementerian Sosial tetap mengingatkan pentingnya penggunaan dana secara bijak dan sesuai peruntukannya. Bagi KPM yang belum mengaktifkan layanan digital banking, disarankan segera mengunjungi bank penyalur terdekat untuk melakukan aktivasi.
Penyaluran bansos PKH BPNT tahap kedua tahun ini diharapkan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga penerima, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan sosial nasional yang berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap bantuan tersalur secara transparan dan bertanggung jawab.
