Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memperingatkan agar masalah sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara terkait empat pulau dipercepat penyelesaiannya. Doli menegaskan bahwa jika isu ini dibiarkan berlarut-larut, dapat memicu ketegangan di masyarakat dan membuka luka lama, terutama di kawasan Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam konflik.
Dalam pernyataannya, Doli menceritakan pengalamannya dengan sengketa tapal batas di daerah lain yang hampir mengakibatkan tawuran. "Saya pernah menyaksikan bagaimana sengketa batas antar desa bisa menimbulkan kerusuhan yang berakibat fatal. Ini sangat sensitif," tegasnya. Rasa sensitifitas ini muncul khususnya untuk Aceh, di mana masyarakatnya memiliki hubungan yang kompleks dengan pemerintah pusat. Doli mengingatkan agar masalah ini tidak memperburuk hubungan tersebut.
Isu ini semakin rumit mengingat perhatian masyarakat internasional yang mulai tertarik dengan situasi di Aceh. Menurut Doli, pemerintah perlu ekstra hati-hati agar tidak muncul kembali keinginan masyarakat Aceh untuk merdeka. "Kita harus waspada, jangan sampai ada gerakan baru yang menginginkan kemerdekaan muncul hanya karena persoalan batas wilayah ini," ujar Doli.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk evaluasi terkait pengambilan keputusan yang menjadikan empat pulau—Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang—sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Tito menjelaskan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 25 April 2025.
Tito menegaskan bahwa langkah ini tidak memiliki kepentingan pribadi dan bahwa seluruh proses pemutakhiran data wilayah administrasi harus diselesaikan. "Kami sudah melakukan berbagai rapat sejak jauh sebelum saya menjabat sebagai menteri," ungkapnya. Ia juga menolak tudingan bahwa ada motif tertentu di balik pengalihan wilayah tersebut, yang dituding sebagai bentuk ‘hadiah’ kepada keluarga Presiden Joko Widodo.
Pentingnya Penanganan Sensitifitas Isu
Adulti Doli menekankan bahwa pentingnya pemahaman terhadap dinamika sosial yang ada di Aceh. "Kita perlu memahami sejarah dan perasaan masyarakat Aceh agar tidak menyakiti perasaan mereka dengan keputusan yang diambil," katanya. Ia juga menunjukkan bahwa dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menghindari terjadinya ketegangan.
Dalam pernyataan terkait penanganan isu ini, Tito menarik perhatian tentang pentingnya evaluasi bersama yang melibatkan kedua provinsi. Ia menyatakan bahwa konflik semacam ini dapat menimbulkan dampak panjang dan memperburuk hubungan antara Aceh dan Sumatera Utara. "Kami siap menerima masukan dan pendapat dari masyarakat," ujarnya.
Optimisme untuk Penyelesaian yang Damai
Dari sisi lainnya, masyarakat Aceh berharap agar pemerintah cepat dan bijaksana dalam menangani masalah ini. Banyak yang merasa keberatan dengan keputusan yang dianggap menghapus identitas dan hak mereka atas wilayah. Oleh karena itu, adanya duduk bersama antara perwakilan kedua daerah dan pemerintah pusat menjadi harapan untuk menciptakan kesepakatan yang adil.
Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga membangun kembali kepercayaan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat. Pendekatan berbasis dialog bisa menjadi jalan tengah untuk menuntaskan masalah yang sensitif ini.
Dengan situasi yang penuh ketegangan ini, penting bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik. Langkah-langkah proaktif sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang tidak diinginkan.
