Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan nominal Rp600.000 sudah mulai cair dan masuk ke kartu KKS sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, pencairan ini belum dinikmati oleh seluruh KPM karena proses masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia.
Daftar Bank yang Sudah Mencairkan Saldo Bansos Rp600 Ribu
Pencairan bansos tahap kedua ini mencakup alokasi triwulan kedua tahun 2025, yakni untuk periode April, Mei, dan Juni. Provinsi Aceh menjadi daerah pertama yang menerima penyaluran melalui KKS yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 2025, Bank Mandiri juga mulai menyalurkan BPNT dengan jumlah bantuan yang sama sebesar Rp600.000.
Meski pencairan sudah dimulai, bantuan dari bank BRI dan BNI hingga kini belum terpantau penyalurannya. Sementara itu, penarikan saldo BPNT sudah bisa dilakukan melalui agen-agen Brilink, khususnya untuk KKS yang diterbitkan Bank Mandiri. Status transaksi ini tercatat sebagai transfer antarbank dan bukan penarikan dari rekening sesama bank.
Berikut rincian bank yang kini sudah menyalurkan bansos Rp600 ribu untuk BPNT dan PKH:
- Bank Syariah Indonesia (BSI) – menyalurkan PKH dan BPNT
- Bank Mandiri – menyalurkan BPNT
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) – belum mulai menyalurkan
- Bank Negara Indonesia (BNI) – belum mulai menyalurkan
KPM: Tidak Semua Menerima Bantuan Sekaligus
Meskipun sebagian besar KPM dengan KKS dari BSI dan Mandiri sudah mulai menerima dana, tidak semuanya mendapatkan saldo bantuan secara bersamaan. KPM yang belum menerima diminta untuk bersabar menunggu proses pencairan selesai, sebab penyaluran bansos dilakukan secara berjenjang.
Selain itu, ada pertanyaan dari sejumlah KPM mengenai status bantuan setelah mereka mengikuti survei pendataan lapangan (DTSEN) sebelumnya. Perlu diketahui, hasil survei tersebut tidak secara otomatis menyebabkan penghentian bantuan. Tujuan survei adalah untuk memperbaharui data, memperbaiki informasi, dan memverifikasi variabel yang sebelumnya belum valid dalam sistem.
KPM yang masuk dalam peringkat desil 1 sampai 4 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tetap berhak menerima bansos PKH dan BPNT. Sebaliknya, KPM yang berada di desil 5 hingga 10 berpotensi dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Bagi KPM yang ingin mengetahui status desilnya, dapat menghubungi operator 6NG di desa masing-masing atau kantor Dinas Sosial setempat.
Bansos Tambahan dan Bantuan Pangan Beras
Selain bantuan utama Rp600 ribu, pemerintah juga tengah menyiapkan bantuan penebalan BPNT sebesar Rp400.000. Namun hingga pertengahan Juni 2025, penyaluran dana tambahan tersebut belum dicairkan ke rekening KPM. Belum ada jadwal resmi kapan dana ini akan didistribusikan.
Pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram kepada setiap KPM BPNT. Dengan bantuan beras ini, total bantuan beras yang diterima oleh KPM mencapai 20 kilogram dalam periode penyaluran saat ini.
Penyaluran bantuan beras tersebut akan menyasar sekitar 18,3 juta KPM di seluruh Indonesia. Untuk daerah dengan harga beras yang cenderung tinggi, pemerintah lebih dulu mendistribusikan bantuan beras subsidi (SPHP). Bantuan ini berbeda dari bantuan pangan reguler yang akan diterima semua KPM.
Imbauan untuk KPM dan Masyarakat
Masyarakat penerima bansos dihimbau untuk secara aktif memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial dan pihak terkait, serta menunggu dengan sabar proses penyaluran bansos yang berjalan secara bertahap. Data terbaru dari kementerian juga menegaskan bahwa proses pendataan dan validasi masih dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bantuan tidak terhenti tanpa alasan yang jelas.
Penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong kesejahteraan keluarga kurang mampu dengan tetap memantau dan menyesuaikan data agar bantuan tepat sasaran. Diharapkan, proses distribusi dana dan bantuan pangan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala di seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaat bansos bisa segera dirasakan oleh seluruh KPM yang berhak.
