Anggota DPR Muslim Ayub menyatakan bahwa masyarakat Aceh kini dapat bernapas lega setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan terkait empat pulau yang menjadi sumber sengketa antara Aceh dan Sumatra Utara. Keputusan tersebut menyatakan secara resmi bahwa keempat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—masuk ke dalam wilayah administrasi Aceh.
Muslim Ayub menuturkan bahwa sebelum keputusan ini dikeluarkan, banyak protes dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, bahkan diantaranya menggunakan bendera Bulan Bintang sebagai simbol penolakan atas pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang mengklaim keempat pulau tersebut merupakan milik Sumatra Utara. Aksi tersebut menciptakan ketegangan di Aceh, di mana banyak pihak mencemaskan potensi ketegangan lebih lanjut.
“Alhamdulillah, masyarakat Aceh sudah lega hari ini. Kita tidak mau kejadian kemarin terulang,” ungkapnya kepada wartawan pada Rabu, 18 Juni 2025. Ia menegaskan pentingnya suasana kondusif dan mengingatkan agar tidak dibuat persoalan baru, terutama setelah keputusan yang dinantikan tersebut terbit.
Keputusan Presiden Prabowo ini diambil setelah membahasnya dalam rapat terbatas bersama para pejabat terkait, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan tersebut diambil berdasarkan dokumen dan data yang mendukung klaim Aceh atas keempat pulau tersebut. “Pemerintah telah mengambil keputusan yang jelas berdasarkan dasar-dasar dokumen yang dimiliki,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, ketegangan sempat meningkat ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta penjelasan mengenai bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam aksi demonstrasi. “Saya akan mengecek langsung terkait peristiwa yang terjadi,” tegas Muzakir saat itu, menambahkan bahwa proses terkait izin pengibaran simbol tersebut masih berjalan, sesuai dengan butir-butir dalam MoU Helsinki.
Muslim Ayub juga mengingatkan pentingnya para menteri dalam membuat keputusan. Ia berharap agar semua pihak yang terlibat, terutama dalam hal administrasi wilayah, dapat bekerja lebih teliti untuk menghindari masalah serupa di masa depan. “Apa pun namanya, Aceh saat ini dalam suasana kondusif,” ujarnya, menandaskan pentingnya peran Aceh dalam kekuatan Indonesia.
Keputusan ini diharapkan menjadi solusi yang baik bagi masyarakat Aceh dan Sumatra Utara. Prasetyo berharap keputusan tersebut dapat mengakhiri semua dinamika yang berkembang di masyarakat dan menjaga stabilitas di kedua provinsi. “Sangat penting bagi perekonomian dan sosial masyarakat di kedua wilayah,” tambahnya.
Selama periode tegang ini, banyak yang khawatir akan dampak sosial dan politik yang muncul. Pengibaran bendera Bulan Bintang dan suara-suara protes menjadi simbol dari keresahan yang ada. Namun, dengan keputusan baru ini, harapan akan berkurangnya tensi di Aceh menjadi nyata.
Situasi saat ini pun menunjukkan bahwa masyarakat Aceh cenderung lebih tenang dan menghargai arahan dari pemerintah pusat. Dalam konteks politik dan sosial, stabilitas di Aceh menjadi sangat berharga, mengingat historis konflik yang pernah terjadi di daerah tersebut.
“Tanpa Aceh, Indonesia tidak apa-apanya, jasa Aceh sangat besar,” pungkas Muslim Ayub, menyoroti pentingnya pengakuan terhadap nilai dan kontribusi Aceh dalam sejarah dan pembangunan bangsa. Keputusan ini diharapkan membawa Aceh ke arah yang lebih baik, serta memperkuat integrasi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
