Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengusulkan agar kepala daerah di Indonesia dapat menerima insentif dari sebagian pendapatan asli daerah (PAD). Usulan ini mencerminkan ide penerapan sistem serupa dengan tantiem yang diterapkan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tito menyampaikan gagasan ini dalam pidatonya pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Pemanfaatan insentif dari PAD diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi kepala daerah untuk meningkatkan kinerja mereka. Menurut Tito, isu kesejahteraan kepala daerah adalah masalah klasik yang perlu ditangani. Ia juga menyarankan agar dana operasional kepala daerah dapat ditingkatkan dengan angka yang dianggap rasional, sehingga masyarakat tidak menimbulkan protes.
“Saya sampaikan, di mana seandainya dana operasional kepala daerah dinaikkan, bicarakan yang masuk akal. Saya dukung seribu persen asal angkanya wajar dan dapat diterima oleh publik,” kata Tito. Dengan penyesuaian anggaran yang rasional, harapannya adalah agar kepala daerah lebih termotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
Tito menjelaskan bahwa insentif dari PAD bisa menjadi semacam penghargaan bagi kepala daerah yang turut berperan dalam penggalian sumber pendapatan. Ia menekankan bahwa pendapatan tersebut bukan hanya menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga kepala daerah secara pribadi. “Kepala daerah turut bekerja untuk mencari PAD, dan narasi ini perlu disampaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kontroversi,” ujar Tito.
Prinsip dari usulan ini adalah untuk memberikan hak yang “halal” bagi kepala daerah untuk mendapatkan sebagian dari PAD, yang berasal dari berbagai sumber, seperti retribusi dan pajak. Dalam pandangan Tito, hal ini dapat dijadikan sebagai cara untuk mendorong kepala daerah untuk lebih proaktif dalam mengembangkan kapasitas daerah dalam peningkatan PAD melalui kemudahan perizinan dan dukungan kepada masyarakat untuk berusaha.
“Karena pendapatan daerah sebagian berasal dari pajak dan retribusi, maka penting bagi kepala daerah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang mendukung,” lanjutnya, menambahkan bahwa insentif semacam ini juga bisa membantu mengatasi akar permasalahan korupsi. Ia percaya bahwa dengan adanya insentif, kepala daerah akan lebih fokus pada peningkatan pendapatan dan bukan mencari modal untuk biaya kampanye pemilu.
Usulan ini tentunya akan menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan publik dan pemangku kepentingan. Namun, Tito optimis dengan narasi yang tepat, penerimaan insentif akan dianggap sebagai hal yang adil dan wajar, mengingat kontribusi kepala daerah dalam meningkatkan PAD.
Sebagai representasi harapan akan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, usulan Tito menyasar berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara motivasi individu dan kepentingan publik dalam kebijakan yang dirumuskan.
Melihat konteks ini, penting untuk melakukan sosialisasi yang luas agar masyarakat memahami tujuan dari usulan insentif tersebut. Mendagri berharap bahwa langkah ini dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kinerja kepala daerah dan memperbesar kontribusi PAD bagi pembangunan daerah yang lebih baik ke depan.
