Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan besar-besaran terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) dan penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2025. Sebanyak 8 juta data penerima PBI JKN dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kesehatan dari pemerintah. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal penerima bantuan agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan.
Pemutakhiran Data Bansos Melalui Sistem Terpadu
Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi pemerintah pusat dan daerah dalam memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi target sasaran bansos. Tujuannya adalah membangun Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang valid dan akurat, khususnya bagi kelompok masyarakat di Desil 1 hingga Desil 4 yang dianggap paling membutuhkan bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, “Kami sudah memulai proses pemadanan data secara bertahap dan menyeluruh, termasuk dengan turun langsung ke lapangan,” untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar tepat.
Alasan Penghapusan 8 Juta Data Penerima PBI JKN
Dalam verifikasi terbaru, ditemukan bahwa sekitar 7 juta lebih orang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan kesehatan, sedangkan sekitar 800 ribu lainnya juga teridentifikasi tidak layak. Totalnya, lebih dari 8 juta data penerima PBI JKN dinonaktifkan pada tahun ini. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengeliminasi data penerima bansos yang tidak valid, sehingga sumber daya dan bantuan kesehatan dapat difokuskan pada penerima yang benar-benar memerlukan.
Prosedur Reaktivasi Data bagi yang Berhak
Bagi masyarakat yang merasa masih layak dan berhak menerima bantuan tetapi namanya telah dinonaktifkan, pemerintah menyediakan dua mekanisme reaktivasi data sebagai solusi untuk mengembalikan status penerima bantuan sosial:
-
Jalur Formal: Pengajuan reaktivasi data dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga dinas sosial kabupaten atau kota sesuai domisili.
- Jalur Digital/Partisipatif: Penerima bantuan yang ingin mengajukan reaktivasi dapat langsung memanfaatkan aplikasi Cek Bansos atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) secara daring.
Namun, hingga saat ini, dari total 8 juta data yang dinonaktifkan, baru sekitar 0,3 persen yang berhasil mengajukan dan menyelesaikan proses reaktivasi. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengecekan status bansos dan segera mengambil langkah pengajuan jika memang berhak.
Fakta Penting Terkait Pembaruan Data Bansos 2025
Sebagai gambaran, sejumlah fakta krusial terkait pembaruan ini adalah sebagai berikut:
- Kuota bansos saat ini menjangkau 96,8 juta jiwa dari target ideal 112 juta warga di kategori Desil 1 sampai Desil 4.
- Populasi Indonesia yang lebih dari 280 juta jiwa menjadi tantangan dalam mendistribusikan bantuan secara merata.
- Prioritas tetap diutamakan bagi warga dengan pendapatan terendah, yakni Desil 1 hingga Desil 4.
- Warga di Desil 5 ke atas sudah tidak lagi termasuk dalam daftar penerima PBI JKN.
- Koordinasi lintas instansi diperkuat untuk menghindari duplikasi data penerima bantuan.
- Aplikasi Cek Bansos memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperbarui data penerima bantuan.
- SIKS-NG memungkinkan verifikasi data secara real-time dengan bantuan petugas lapangan.
- Sebanyak 18.869 peserta bansos telah berhasil diaktifkan kembali di sistem PBI JKN.
- Ada 2.578 data yang sudah disetujui tetapi belum aktif di sistem BPJS Kesehatan.
- Pemerintah menekankan transparansi, efisiensi, dan keakuratan pada sistem penyaluran bansos.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Dengan sistem data tunggal dan proses validasi yang ketat, diharapkan bansos dan PBI JKN dapat menolong masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan lebih efektif. Masyarakat dianjurkan untuk rutin memeriksa status penerimaan bansos melalui aplikasi resmi dan segera melakukan pengajuan reaktivasi bila diperlukan.
