Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau “meeting of mind” terkait dugaan suap untuk eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Pernyataan ini disampaikan saat Hasto membacakan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada tanggal 18 Juli 2025, seiring dengan kasus dugaan suap dalam pergantian anggota DPR serta perintangan penyidikan.
Menurut Hasto, alasan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum mencoba menerapkan teori deelmening atau penyertaan sepihak dalam konteks suap yang melibatkan Harun Masiku dan Saeful Bahri. Namun, Hasto menyatakan bahwa tidak ada bentuk kesepakatan di antara terdakwa untuk menyuap Wahyu Setiawan. “Tidak ada instruksi dari terdakwa, tidak ada pula aliran dana dari terdakwa, termasuk motif atas perbuatan tersebut,” ungkap Hasto.
Dia juga menyoroti bahwa Harun Masiku saat ini berstatus buron dan tidak memberikan keterangannya terkait dugaan suap. Hasto menekankan bahwa Saeful Bahri memiliki peran yang lebih dominan dalam kasus ini. “Peran superaktif Saeful Bahri menyebabkan dia mendapat keuntungan lebih besar,” tegas Hasto. Menurutnya, alokasi dana operasional yang lebih besar justru diterima Saeful Bahri dibandingkan dengan Wahyu Setiawan dan rekannya Agustiani Tio Fridelina.
Di sisi lain, jaksa penuntut umum telah menuntut Hasto dengan hukuman tujuh tahun penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan denda sebesar Rp600 juta yang subsider enam bulan penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa Hasto telah terbukti terlibat dalam praktik suap yang berkaitan dengan pergantian anggota DPR RI dan menghalangi proses penyidikan.
Hasto menanggapi tuntutan tersebut dengan mengklaim bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak berdasar. Dia menegaskan bahwa penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka. “Kami akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa tuduhan ini tidak benar,” tambah Hasto.
Situasi ini menciptakan gejolak di kalangan kader PDIP dan masyarakat luas. Banyak yang menunggu keputusan majelis hakim yang akan mempengaruhi reputasi Hasto dan partai. Sebelumnya, Hasto juga menjadi perbincangan publik saat bersaksi di pengadilan, yang menunjukkan ketegangan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Saat ini, proses pengadilan masih berjalan dan diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Hasto, dengan dukungan dari partainya, terlihat berkomitmen untuk melawan tuduhan tersebut dan membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan dalam praktik suap yang dituduhkan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memantau perkembangan kasus ini. Hasto berharap agar semua bukti yang ada bisa menjelaskan situasi dengan jelas. Dengan pengacara yang solid dan bukti-bukti yang relevan, Hasto percaya dapat mempertahankan posisinya dan reputasi PDIP.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam praktik politik dan bagaimana dugaan korupsi dapat mempengaruhi iklim politik negara. Publik pun menanti untuk melihat bagaimana proses hukum ini akan berlanjut dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi bagi para pelaku yang terlibat.
