Sekitar 50 ribu pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Juli 2025, mulai pukul 13.00 WIB. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, yang menyatakan bahwa demonstrasi kali ini akan lebih besar dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Selain di depan Istana, protes juga akan berlangsung di sekitar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Igun menjelaskan alasan di balik aksi ini adalah akumulasi kekecewaan para pengemudi dan kurir online terhadap ketidakresponsifan Kementerian Perhubungan. Beliau menegaskan bahwa isu-isu yang diangkat dalam aksi sebelumnya belum ditangani secara tuntas oleh pemerintah. "Kami ingin agar pemerintah mendengarkan tuntutan kami dan bertindak lebih tegas," kata Igun.
Tuntutan Aksi
Adapun tuntutan yang akan disampaikan dalam demonstrasi ini meliputi beberapa poin penting. Pertama, mereka meminta pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur transportasi online untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi pengemudi. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah menetapkan peraturan tarif antar dan makanan yang adil.
Kenaikan tarif ojol hingga 15% menjadi isu utama yang memicu aksi ini. Banyak pengemudi beranggapan bahwa keputusan ini justru merugikan mereka, sebab pendapatan tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. "Kami merasa diperhatikan hanya saat pemerintah ingin menaikkan tarif, namun tidak saat kami membutuhkan dukungan yang nyata," ujar Igun.
Poin lain yang menjadi perhatian adalah permintaan untuk melakukan audit investigatif terhadap aplikasi yang digunakan oleh pengemudi. Mereka juga meminta penghapusan sistem multi-order, di mana pengemudi harus menangani beberapa pesanan dalam satu waktu. "Ini membuat kami kesulitan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pelanggan," tambahnya.
Peserta Aksi
Aksi ini tidak hanya diikuti oleh pengemudi ojol, tetapi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Tercatat, pekerja, buruh, mahasiswa, siswa, hingga masyarakat umum ikut serta dalam demonstrasi ini. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mendapatkan dukungan, karena mereka adalah pengguna jasa ojol dalam menjalankan usaha mereka.
Dalam rangka menyampaikan pesan dengan lebih tegas, para peserta aksi juga diimbau untuk mematikan aplikasi ojol secara massal selama demonstrasi berlangsung. Langkah ini diharapkan bisa menunjukkan dampak nyata dari protes mereka kepada pemerintah dan masyarakat.
Respons Pemerintah
Meski aksi ini menjelang hari pelaksanaannya, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Perhubungan. Namun, sebelumnya terdapat beberapa respon yang menunjukkan keinginan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada, meski hasilnya dinilai belum memuaskan oleh para pengemudi. Ketidakpuasan ini yang membuat para pengemudi merasa bahwa pemerintah tidak berpihak kepada mereka, melainkan lebih kepada kepentingan bisnis aplikator.
"Patut dipertanyakan, saat ini pemerintah pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis aplikator. Kami ingin agar lima tuntutan dasar kami tidak diabaikan lagi," tegas Igun, menyoroti perlunya perhatian lebih dari pemerintah.
Diharapkan, aksi ini menjadi titik balik bagi para pengemudi untuk mendapatkan hak dan perlindungan yang lebih baik di lingkungan kerja mereka. Dengan dukungan masyarakat yang luas, tuntutan mereka diharapkan bisa menjadi perhatian serius bagi pengambil kebijakan. Aksi ini menjadi indikasi bahwa keresahan di kalangan pengemudi ojol terus meningkat dan memerlukan tindak lanjut yang konkret dari pihak berwenang.
