Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek pengadaan yang signifikan, termasuk pengadaan Chromebook, yang diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan digital di Indonesia.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya masih berada di tahap penyelidikan dalam kasus ini dan sedang mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui konstruksi perkara. “Kami akan terus memberikan informasi terbaru seiring dengan perkembangan penanganan perkara ini. Namun, untuk saat ini, kami tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang rincian penyelidikan,” ujar Budi dalam konferensi pers yang disampaikan pada Selasa, 22 Juli 2025.
Dari informasi yang diperoleh, dugaan tindak pidana korupsi ini meliputi pengadaan yang terkait dengan Google Cloud, bagian dari proyek yang lebih besar, yakni pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan kompleksitas pengadaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh kementerian yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional.
KPK juga menjelaskan bahwa perkara ini belum naik ke tahap penyidikan. “Kita masih di tahap pengumpulan fakta dan keterangan. KPK akan mengundang saksi-saksi yang dianggap penting untuk memperkuat alat bukti dalam kasus ini,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Keterangan dan fakta yang dikumpulkan ini akan menjadi dasar bagi KPK untuk memutuskan langkah selanjutnya.
Pengadaan teknologi dalam pendidikan, terutama di era digital saat ini, menjadi isu yang sangat krusial. Proyek seperti Google Cloud dan Chromebook diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas untuk siswa di seluruh Indonesia. Namun, jika terdapat penyimpangan dalam pengadaan, hal ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Penting untuk dicatat bahwa penyelidikan ini bukanlah hal baru bagi KPK, yang sebelumnya telah menangani berbagai kasus korupsi dalam sektor pendidikan. Rangkaian tindakan ini menunjukkan komitmen KPK untuk memberantas korupsi di semua lini, termasuk dalam sektor yang berpotensi besar mempengaruhi masa depan bangsa.
Tindakan KPK diharapkan dapat memberikan pencerahan mengenai penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam sektor pendidikan. Masyarakat tentu berharap agar pihak kementerian melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengadaan untuk mencegah potensi terjadinya korupsi di masa depan.
KPK telah lama menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan komitmen yang kuat, diharapkan lembaga ini dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan penyimpangan anggaran ini. Masyarakat juga diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini, sehingga dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penegakan hukum.
Sebagai tambahan informasi, pengadaan alat-alat pendidikan digital seperti Chromebook dan layanan cloud sangat diperlukan untuk mendukung inovasi pendidikan di Indonesia. Namun, proses pengadaannya harus dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat bisa merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
