Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menginstruksikan percepatan operasi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau untuk menghindari penyebaran lebih luas dari kebakaran. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Riau mengalami lonjakan signifikan pada jumlah hot spot yang terpantau, terutama pada tanggal 19 dan 20 Juli 2025. Dampak dari kebakaran yang terjadi ini berpotensi menyebabkan asap mengepul hingga ke wilayah Malaysia, yang menunjukkan urgensi penanganan yang cepat.
Merespons kondisi tersebut, Menko Polkam dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan rapat koordinasi khusus (rakorsus) pada 21 Juli 2025. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Kehutanan dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, yang berkomitmen untuk mengambil langkah cepat dalam pengendalian kebakaran. Mereka melakukan peninjauan secara langsung melalui patroli udara untuk mengevaluasi situasi di lapangan dan mengondisikan upaya pemadaman.
Dalam kegiatan ini, Menko Polkam menegaskan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan di daerah untuk memastikan bahwa operasi tanggap darurat tidak hanya efektif di Riau, tetapi juga bisa diperluas ke daerah lainnya. Ini tercermin dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020, yang menyatakan pentingnya penanggulangan karhutla secara terintegrasi.
Untuk mendukung operasi pemadaman, BNPB telah melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dimulai pada Minggu pagi, 21 Juli 2025. Menurut informasi yang didapat dari Letjen TNI Suharyanto, tambahan pesawat dan helikopter water bombing akan dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman. Selain itu, 800 personel dari TNI-Polri juga dikerahkan untuk mendukung tim darat yang bekerja di empat kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanggulangan karhutla di Riau. Ia mengungkapkan rencana untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan negara ASEAN pada 24 Juli 2025, untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Ini merupakan upaya untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani masalah kebakaran yang berdampak lintas batas.
Dari observasi langsung di lapangan, Deputi Bidang Koordinasi Haneg dan Kesbang Kemenko Polkam mencatat bahwa upaya modifikasi cuaca telah memberikan hasil yang positif, terlihat dari turunnya hujan di beberapa lokasi, termasuk Sei Gajah Induk di Rokan Hilir. Penurunan jumlah hot spot dari 560 titik menjadi 62 titik juga menunjukkan efektivitas dari langkah-langkah yang diambil.
Seluruh proses yang berlangsung di Riau ini merupakan manifestasi dari kewajiban pemerintah untuk memenuhi instruksi presiden mengenai penanggulangan karhutla. Dengan dukungan yang solid dari semua pihak, diharapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif, serta dapat mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menjamin perlindungan masyarakat dan ekosistem yang ada di daerah terdampak.
