Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia, menyoroti adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus korupsi. Dalam sebuah acara diskusi yang digelar di kantor DPP PDIP, Djarot dengan tegas mengungkapkan bahwa proses hukum saat ini tampak tebang pilih, di mana kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong seolah diprioritaskan, sementara kasus korupsi lainnya yang lebih besar dibiarkan.
Djarot merujuk pada tren berbahaya di mana individu yang mengkritik penguasa menjadi sasaran kriminalisasi. Ia mengemukakan, "Yang mengkritik, yang berbeda dikriminalkan, cari-cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara." Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan Djarot terhadap kebebasan berekspresi yang semakin tertekan dalam konteks politik Indonesia saat ini.
Dalam diskusinya, Djarot tidak hanya memberikan kritik umum, namun juga menunjukkan dua contoh nyata. Ia menyebutkan kasus Hasto dan Tom, yang dianggapnya sebagai bukti nyata dari praktik hukum yang tidak adil. Kontroversi yang melibatkan keduanya, dalam pandangannya, hasil dari upaya menciptakan "puppet trials" untuk menekan kritik terhadap pemerintah.
Korupsi Segede Gajah dan Minimnya Penuntasan
Djarot menekankan bahwa banyak kasus korupsi besar lain yang layak ditindaklanjuti, namun tidak mendapatkan perhatian yang setara. Ia menyebutkan berbagai skandal seperti skandal minyak goreng, korupsi infrastruktur di Sumatera Utara, dan masalah blok Medan yang megah, menunjuk kepada pepatah bahwa "gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, namun kutu di seberang pulau terlihat."
Dalam hal ini, Djarot mengajak para kader PDIP untuk tidak memiliki ambisi yang menyimpang dalam meraih kekuasaan dan kekayaan. Ia menegaskan pentingnya cara yang benar dan etis dalam politik. "Sah-sah saja apabila seseorang menginginkan kekuasaan, tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar, jangan sampai merekayasa konstitusi dan menekan yang tidak setuju," tegas Djarot.
Kritik Djarot ini menggugah diskusi luas mengenai korupsi di Indonesia yang terus menjadi masalah krusial. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan target tertentu dalam penuntasan kasus telah menimbulkan skeptisisme di kalangan publik tentang keadilan. Masyarakat menunggu dengan harap-harap cemas tentang bagaimana proses hukum akan berlangsung untuk kasus-kasus besar yang disebutkan Djarot.
Reaksi dan Tanggapan dari Partai dan Masyarakat
Reaksi dari kalangan politisi dan masyarakat terkait kritik Djarot beragam. Beberapa menganggap ini sebagai sinyal dari dalam partai bahwa mereka ingin mengubah persepsi tentang penegakan hukum yang berlaku saat ini. Pendukung Djarot dalam partai menekankan bahwa kritik ini adalah suatu bentuk keprihatinan yang serius terhadap kondisi politik dan hukum.
Namun, ada pula pihak yang mempertanyakan logika Djarot, menuduh bahwa ia memanfaatkan momen ini untuk menarik perhatian pada isu-isu tertentu tanpa memberikan solusi yang jelas. Ini menjadi tantangan bagi PDIP untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu mengatasi masalah ini secara serius.
Dalam konteks ini, Djarot juga mengingatkan para kader akan pentingnya integritas dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia, ia berharap agar para kader PDIP dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki arah politik saat ini.
Kritik tajam Djarot bukan hanya menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum, tetapi juga menggarisbawahi perlunya kesadaran dan perubahan cara pandang terhadap korupsi di Indonesia. Dalam waktu ke depan, publik akan memantau gerak langkah pemerintah dan penegak hukum dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi yang dianggap "segede gajah."
-
-
-
-
