Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengambil langkah inovatif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara live streaming. Melalui saluran resmi seperti YouTube Live di Diskominfo Purwakarta Channel dan platform TikTok, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rapat evaluasi Dana Desa tahun 2025 serta penyelarasan program pembangunan infrastruktur tahun 2026.
Rakor ini dilaksanakan di Aula Janaka, Setda Purwakarta, dihadiri oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Sekretaris Daerah Norman Nugraha, dan kepala desa dari beberapa kecamatan. “Rapat koordinasi ini bertujuan memastikan efektivitas penggunaan Dana Desa, menyelaraskan pembangunan, dan mempersiapkan infrastruktur yang berkelanjutan sesuai Visi dan Misi kami,” ungkap Bupati Om Zein. Kegiatan ini berlangsung dalam dua sesi pada tanggal yang berbeda, menunjukkan komitmen Pemkab Purwakarta dalam melibatkan masyarakat secara luas.
Salah satu fokus utama dalam rakor adalah membahas pencapaian fisik dan non-fisik dari program yang didanai melalui Dana Desa, seperti pembangunan jalan desa, sarana pendidikan, rumah tidak layak huni, irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, rakor juga menjadi momen untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan solusi yang telah diimplementasikan. “Kami berharap rakor ini bisa menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk pengelolaan Dana Desa dan penyusunan program pembangunan yang lebih baik,” lanjut Bupati.
Melalui siaran langsung, Pemkab Purwakarta berupaya untuk memperkuat partisipasi publik. Dengan transparansi yang diberikan, masyarakat diharapkan dapat mengikuti jalannya rapat, termasuk keputusan yang diambil dan argumen yang disampaikan. “Masyarakat tidak perlu hadir langsung untuk mengetahui apa yang dibahas. Mereka bisa menyaksikan dari mana saja, menggunakan perangkat yang terhubung internet,” jelas Bupati. Video siaran langsung ini pun dapat disimpan dan diakses kembali, berfungsi sebagai arsip publik yang mendemokrasikan informasi.
Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghilangkan stigma negatif seputar penggunaan Dana Desa yang sering kali dipertanyakan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Pemkab Purwakarta tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa secara terbuka. Hal ini penting mengingat transparansi menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penggunaan Dana Desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, kegiatan seperti rakor menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari sisi akuntabilitas, Pemkab Purwakarta menunjukkan niat baik untuk terbuka dalam pengambilan keputusan. Masyarakat yang menyaksikan rangkaian rapat dapat memberikan umpan balik secara langsung melalui kolom komentar atau media sosial lainnya. Ini memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan harapan mereka terkait pembangunan desa.
Dengan demikian, siaran langsung rakor ini bukan hanya sekadar tayangan, tetapi merupakan ikhtiar untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Transparansi di era digital mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan publik.
Inisiatif Pemkab Purwakarta ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah maju menuju pemerintahan yang lebih baik dan lebih kredibel.
