Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, mengambil langkah hukum setelah sebuah akun Instagram bernama @dinaskegelapan_kaptensemarang menuduhnya melakukan praktik pungutan liar (pungli). Dalam unggahannya, akun tersebut menyebutkan bahwa Djarot meminta sumbangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan untuk pengadaan sepeda motor menjelang masa pensiunnya pada Agustus ini.
Sangkaan yang dilontarkan oleh akun tersebut menyebutkan bahwa para kepala OPD dan camat diminta iuran minimal Rp 600 ribu untuk membeli motor Yamaha NMAX dan kamarnya untuk acara perpisahan. “Penak Yo Dadi Sekda Kabupaten Bulan Agustus/September, beliau minta OPD dan Kecamatan Iuran untuk beli motor NMAX,” tulis akun tersebut.
Menanggapi hal ini, Djarot mendatangi Mapolres Semarang pada Rabu, 30 Juli 2025, untuk melaporkan akun tersebut. Ia secara tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang merusak reputasinya. “Unggahan itu jelas menyesatkan dan merusak reputasi saya sebagai Sekda dan pimpinan ASN. Saya tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana seperti itu,” ungkap Djarot.
Djarot menambahkan bahwa tuduhan itu tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga menciptakan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menjelaskan bahwa keluarganya pun mendapatkan dampak negatif dari ads fitnah tersebut. “Demi Allah saya tidak tahu-menahu soal ini. Kalau memang ada yang mau klarifikasi, saya terbuka, silakan bertemu langsung. Jangan hanya lempar isu lalu sembunyi,” ungkapnya dengan penuh emosi.
Lebih lanjut, Djarot menekankan bahwa ia tidak merencanakan acara perpisahan saat pensiun. “Saya ingin tetap menjaga dan mencintai Kabupaten Semarang, tidak perlu acara khusus apalagi meminta sumbangan,” tuturnya.
Pengaduan resmi telah diajukan ke Polres Semarang dan Polda Jawa Tengah, langkah ini diambil agar isu yang tidak benar ini tidak semakin menyebar. Djarot berharap bisa menuntaskan masalah ini dengan jalur hukum. “Ini tidak hanya menyasar saya, tetapi juga keluarga saya yang dibawa-bawa,” tandasnya.
Tindakan Djarot ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan orang lain. Ini juga membuka diskusi mengenai pentingnya edukasi masyarakat dalam menggunakan media sosial dan memahami dampak yang ditimbulkannya.
Dari kejadian ini, terlihat betapa vitalnya peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari, namun sekaligus dapat menjadi senjata yang lethal jika digunakan untuk menyebarkan kebohongan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan pentingnya kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan, yang bisa ternodai dengan isu-isu yang tidak berdasar seperti ini.
Pihak berwenang diharapkan dapat menangani kasus ini dengan serius agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, menjaga nama baik individu dan institusi pemerintahan. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan isu ini pun signifikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keseluruhan aspek pemerintahan daerah.
-
-
-
-
