Kongres ke-6 PDI Perjuangan (PDIP) yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, pada 2 Agustus 2025, telah mengumumkan struktur pengurus baru partai. Namun, perhatian publik tertuju pada ketidakhadiran Hasto Kristiyanto dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Hasto, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, tidak lagi terakomodasi dalam struktur baru yang sekarang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, yang kini merangkap posisi Sekjen.
Keputusan Megawati untuk tidak mengangkat Hasto kembali menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik. Menurut Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan situasi ini. Pertama, Hasto bisa jadi sedang dipersiapkan untuk posisi yang lebih strategis di luar partai, seperti bergabung dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dedi mencatat bahwa Hasto adalah sosok yang paling dipercaya Megawati, sehingga penempatan dalam kabinet bisa menjadi langkah langsung dalam memanfaatkan pengalaman dan keahlian politiknya.
Kemungkinan Karir Politik Hasto
Di sisi lain, Dedi juga menunjuk pada kemungkinan bahwa Megawati belum menemukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi Sekjen. Peran Sekretaris Jenderal sangat strategis, mengharuskan adanya kemampuan untuk mengkonsolidasi pengurus internal sekaligus mewakili keputusan Ketua Umum di luar partai. Selain itu, keputusan Megawati untuk merangkap jabatan ini bisa jadi merupakan langkah untuk mempertahankan kontrol lebih besar atas PDIP di tengah dinamika politik yang kompleks.
Dedi juga mengingatkan bahwa Hasto pernah terlibat dalam sejumlah skandal yang melibatkan nama besar, termasuk Presiden Joko Widodo, yang pernah menjadi kader PDIP. Ancaman yang dilontarkannya dapat menjadi pertimbangan Megawati untuk tidak lagi melibatkan Hasto dalam kegiatan partai. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa pengampunan yang diberikan Prabowo kepada Hasto menjadi bagian dari tawar-menawar politik yang lebih besar, di mana posisi Hasto di PDIP dinilai sudah tidak relevan lagi.
Dukungan dan Tantangan di Dalam Partai
Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, juga menyatakan bahwa keputusan Megawati merangkap jabatan sebagai Sekjen merupakan sebuah langkah strategis dengan pertimbangan yang matang. Menurutnya, Megawati memiliki pandangan yang lebih luas terkait kepentingan partai maupun kepentingan nasional ke depan. Komarudin mengakui bahwa dia sendiri tidak mengetahui sampai kapan Megawati akan menjalankan jabatan Sekjen, tetapi meyakini bahwa pertimbangan di balik keputusan ini tidak bisa dipandang sepele.
Ketidakhadiran Hasto dalam struktur pengurus DPP PDIP tidak hanya memengaruhi dinamika internal partai, tetapi dapat berdampak pada hubungan dengan Jokowi. Dedi Kurnia Syah menekankan bahwa langkah ini bisa menjadi strategi Megawati untuk menunjukkan bahwa ada batasan terhadap pengaruh Hasto yang mungkin dianggap terlalu riskan dalam konteks politik saat ini.
Implikasi Terhadap Masa Depan Hasto
Dengan tidak adanya kejelasan mengenai masa depan politik Hasto, banyak yang bertanya apakah ini menandakan akhir karir politiknya atau justru kesempatan untuk berkolaborasi di pemerintahan Prabowo. Dalam konteks skenario ini, tidak hanya Hasto yang perlu memikirkan langkah politik selanjutnya, tetapi juga PDIP sebagai partai yang harus terus beradaptasi dengan perubahan situasi politik.
Keputusan Megawati dan pengurus baru PDIP mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan soliditas partai di tengah pergeseran kekuatan politik di Indonesia. Saat ini, sangat menarik untuk melihat bagaimana langkah-langkah strategis ini akan diimplementasikan dan dampaknya terhadap peta politik nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, kemungkinan kita akan menyaksikan pergeseran lebih lanjut dalam dinamika kekuasaan di antara elite politik Indonesia.
