Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah strategis untuk mengurangi pengiriman tenaga kerja domestik ke luar negeri. Keputusan ini diambil dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2025, di Jakarta. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa pengurangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dikirim ke mancanegara, mengalihkan fokus dari pengiriman pekerja tidak terampil ke pekerja terampil.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 7 Agustus 2025, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, untuk merumuskan dan meningkatkan pengiriman pekerja terampil. "Kita akan mengurangi pekerja-pekerja domestik yang dikirimkan ke luar negeri," ucapnya.
Transformasi Pendidikan Vokasi
Pentingnya pendidikan vokasi yang terstruktur juga menjadi sorotan dalam inisiatif ini. Hasan Nasbi menekankan bahwa keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja global sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Saat ini, terdapat sekitar 40 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga terampil di Indonesia, dan upaya untuk menyiapkan pekerja terampil harus dilakukan dengan cara yang sistematis dan terencana.
Presiden juga menyampaikan harapannya agar pendidikan vokasi ini dapat menciptakan pekerja yang siap pakai dan sesuai dengan standar internasional. Melalui program-program pendidikan yang terarah, diharapkan Indonesia dapat menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di luar negeri.
Perhatian Terhadap Masalah Tenaga Kerja
Langkah ini juga muncul dalam konteks meningkatnya perhatian terhadap masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia. Berita terbaru menunjukkan bahwa beberapa negara mulai mengevaluasi kembali hubungan kerja dengan Indonesia akibat masalah yang sering terjadi, termasuk perlindungan terhadap pekerja. Sebagai contoh, baru-baru ini Jepang dilaporkan berencana untuk mem-blacklist Indonesia karena kasus-kasus yang melibatkan pekerja migrant Indonesia yang bermasalah.
Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah merasa perlunya perbaikan dalam sistem pengiriman tenaga kerja guna menjaga reputasi Indonesia di pasar internasional. Hal ini termasuk penguatan regulasi dan pemantauan terhadap perlindungan pekerja migran. "Kami ingin memastikan bahwa pekerja kita tidak hanya mendapatkan perlakuan yang baik di luar negeri, tetapi juga memperoleh keuntungan yang maksimal dari pekerjaan yang mereka jalani," tandas Hasan Nasbi.
Rencana Jangka Panjang
Dengan langkah-langkah yang diambil saat ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi tenaga kerja migran di masa depan. Ini termasuk peningkatan kualitas nasional yang diharapkan mampu bersaing di pasar internasional. Diharapkan dalam waktu dekat, proposal dan konsep pendidikan vokasi sudah dapat diterapkan secara luas untuk menghasilkan pekerja yang siap berkontribusi di berbagai sektor.
Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas tenaga kerja yang akan dikirimkan ke luar negeri. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan solusi yang berkelanjutan untuk masalah ketenagakerjaan di Indonesia, di tengah tantangan global yang terus berubah.
Dengan pengurangan pengiriman pekerja tak terampil, diharapkan pekerja Indonesia dapat berperan lebih signifikan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja internasional, sekaligus membawa dampak positif dalam peningkatan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya membangun dan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk menjawab tantangan ini.
-
-
-
-
