Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa mereka akan segera mengumumkan nama-nama tersangka dalam skandal dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) untuk periode 2023-2024. Penyelidikan yang telah memasuki tahap penyidikan ini telah mengidentifikasi beberapa nama yang diduga terlibat dalam manipulasi kuota haji, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa proses penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu. Saat ini, tim penyidik fokus memetakan aliran dana dan rantai komando di balik penentuan kuota haji yang bermasalah. Secara khusus, KPK tengah mengidentifikasi siapa yang memberikan perintah serta pihak-pihak yang menikmati aliran dana haram dari pengelolaan kuota oleh agen-agen perjalanan haji.
“Penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut, dan juga aliran uang yang dikelola oleh para agen ini,” ungkap Budi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 11 Agustus 2025. KPK menggarisbawahi komitmen mereka untuk terus mengeksplorasi jejaring korupsi ini hingga ke akar-akarnya, berharap dapat menemukan para aktor intelektual di balik praktik tersebut.
Keseriusan KPK dalam mengusut kasus ini jelas terlihat dari langkah cepat yang diambil. Setelah mengumumkan penyidikan pada 9 Agustus 2025, mereka langsung memanggil beberapa saksi kunci, termasuk mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025. Hasil komunikasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan temuan awal kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Dugaan korupsi ini berfokus pada pengelolaan 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Temuan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI juga menunjukkan adanya kejanggalan, terutama dalam pembagian kuota yang tidak proporsional. Kementerian Agama sebelumnya membagi kuota tambahan ini dalam komposisi 50:50, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kebijakan ini bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur bahwa kuota haji khusus hanya boleh sebesar 8 persen, sedangkan haji reguler berhak mendapatkan 92 persen.
Pembagian kuota yang tidak sesuai aturan ini diduga menjadi ladang praktik korupsi yang menggiurkan. Hal ini menjadikan penelitian lebih dalam mengenai siapa yang berada di balik keputusan ini dan bagaimana aliran dana tersebut terdistribusi sangat penting. KPK berharap dapat memproses secara hukum siapapun yang terbukti bersalah dan menemukan pengembalian terhadap kerugian negara.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Prasetyo menggarisbawahi bahwa setiap rupiah dari praktek korupsi ini akan ditelusuri untuk menemukan semua pihak yang terlibat. “Kami akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Jika ada, semua akan ditelusuri oleh KPK,” tegasnya.
Sementara itu, masyarakat menanti dengan harap-harap cemas perkembangan lebih lanjut terkait pengumuman nama-nama tersangka tersebut. KPK memahami bahwa transparansi dan kesinambungan dalam pengusutan kasus ini akan menjadi bagian krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut. Semua mata kini tertuju pada apa yang akan dilakukan KPK selanjutnya, dengan harapan langkah ini dapat memperkuat integritas dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.
-
-
-
-
