Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kini menggelar penanganan darurat pascagempa bumi yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Gempa bermagnitudo 6,0 ini terjadi pada pagi hari dan memicu banyak gempa susulan, menyebabkan kepanikan di kalangan warga. Dalam situasi ini, pemerintah fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak serta memberikan dukungan pemulihan psikologis.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, merespons situasi ini dengan tegas. Ia menyatakan, “Penanganan darurat di Poso membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kemenko PMK bersama BNPB akan terus mendampingi Pemda untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadapi bencana yang mengganggu kehidupan warga Poso.
Sejak gempa terjadi, langkah-langkah tanggap darurat telah dilaksanakan. Di antaranya adalah pemasangan tenda darurat di RSUD Poso dan penyaluran bantuan makanan ke sejumlah desa terdampak, termasuk Desa Masani. Pendataan kerusakan pada rumah, sekolah, fasilitas ibadah, dan infrastruktur juga dilakukan. Menurut laporan, kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, dan perlengkapan tidur. Khususnya bagi lansia dan anak-anak, dukungan lebih diperhatikan untuk membantu meringankan beban mereka.
Berdasarkan laporan sementara, dampak gempa cukup signifikan. Terdapat 17 orang mengalami luka ringan, 13 orang luka berat, dan satu orang meninggal dunia. Selain itu, kerugian material diperkirakan mencakup puluhan rumah rusak, serta gedung walet, gereja, dan pura yang juga terdampak. Data-data ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan trauma psikologis, tetapi juga kerugian fisik dan ekonomi yang perlu segera ditangani.
Hasil koordinasi penanganan darurat mencakup dukungan logistik dari BNPB, dengan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Percepatan pendataan rumah yang rusak menjadi prioritas untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Selain itu, BNPB menunjuk ahli gempa untuk menjelaskan fenomena suara gemuruh yang terjadi, mengingat banyaknya warga yang merasakan cemas akan kemungkinan gempa susulan.
Pemerintah Kabupaten Poso diharapkan untuk segera menetapkan status darurat agar respons penanganan lebih optimal. Tim pendahulu dari BNPB dan Kemenko PMK juga dijadwalkan untuk berangkat ke Poso pada 18 Agustus 2025 untuk meningkatkan efektivitas dan koordinasi di lapangan. Kepala BNPB diperkirakan akan tiba di Poso pada 19 Agustus 2025 untuk memimpin langsung koordinasi dengan pemerintah daerah.
Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan penanganan darurat di Poso dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga dampak dari gempa bisa diminimalisir. Pemerintah serta lembaga terkait berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke jalur yang lebih baik setelah bencana yang mengguncang ini.
Selain itu, pemulihan psikologis warga juga menjadi fokus utama. Program-program pendukung akan disusun guna membantu masyarakat yang mengalami trauma agar dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Respons cepat dari pihak pemerintah serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat membuat warga Poso merasa diperhatikan dan berangsur pulih dari situasi yang sulit ini.
