Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengukuhkan komitmen Polri dalam menjaga ketahanan pangan nasional, yang merupakan isu krusial bagi kepentingan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya Polri untuk mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tanah air.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Polri bertekad memastikan distribusi komoditas utama, seperti jagung, berjalan dengan lancar. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan, penimbunan, serta spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Jenderal Listyo menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum di lapangan tidak hanya memberikan jaminan keamanan bagi petani dan pelaku usaha, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih stabil.
“Pelaku usaha memiliki jaminan bahwa jalur distribusi lebih tertata. Sementara masyarakat memperoleh akses kebutuhan pokok dengan harga lebih stabil,” ujar Kapolri dalam keterangan pers yang dirilis pada Selasa (19/8/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Polri berupaya menciptakan ekosistem yang sehat bagi perekonomian, terutama di sektor pertanian.
Dalam konteks ketahanan pangan nasional, Kapolri menyampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Polri tidak hanya terbatas pada penegakan hukum. “Pengawasan ini juga mencakup upaya menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan visi Asta Cita,” jelasnya. Pengawasan yang lebih luas ini menunjukkan peran aktif Polri dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Salah satu misi utama dari Asta Cita adalah meningkatkan produktivitas pertanian domestik. Dalam hal ini, Kapolri menegaskan pentingnya sinergi dari seluruh elemen bangsa untuk memaksimalkan potensi pertanian yang dimiliki. Dengan cara ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai, sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap produk pangan impor.
Untuk mendukung upaya ini, Polri juga berfokus pada pengawasan terhadap aktivitas pasar dan penyaluran komoditas pangan. Keberadaan Satgas Pangan juga menjadi strategi penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa pasokan pangan dapat diterima oleh masyarakat tanpa ada gangguan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas pangan.
Belum lama ini, Satgas Pangan Polri berhasil melakukan pemeriksaan terhadap tiga tersangka yang terlibat dalam kasus beras oplosan. Kasus ini mengindikasikan pentingnya pengawasan ekstra dalam distribusi pangan untuk mencegah penipuan yang merugikan masyarakat. Ini adalah salah satu contoh konkret dari inisiatif Polri dalam mendukung ketahanan pangan.
Dalam upaya meyakinkan masyarakat akan ketersediaan pangan, Polri melakukan pendekatan proaktif dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya kerja sama antara petani, pengusaha, dan pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dalam produk pertanian dan peran semua pihak dalam menjaga ketahanan pangan.
Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. “Kita semua memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan pangan untuk masa depan bangsa,” katanya. Melalui seruan ini, diharapkan ada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kemandirian dan keberlanjutan sektor pertanian.
Kehadiran Polri dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup rasa tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang fair. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat tercapai dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi bangsa secara keseluruhan.
Sumber daya yang ada di Indonesia sangat melimpah, dan dengan kolaborasi yang baik, tantangan dalam sektor pangan diharapkan dapat teratasi dengan baik. Polri berkomitmen untuk terus berada di garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
