Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Pada Selasa, 19 Agustus 2025, tiga saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, dengan salah satu di antaranya, Sunarto, diperiksa hingga dini hari, tepatnya sampai jam 4 pagi. Hal ini menjadi kontroversi, terutama di kalangan kubu Roy Suryo yang merasa tindakan tersebut tidak manusiawi.
Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyampaikan kekecewaannya terkait durasi pemeriksaan yang terlalu panjang dan tidak mempertimbangkan kondisi fisik para saksi. Ia mengungkapkan bahwa Meryati, seorang aktivis yang juga merupakan saksi, diperiksa hingga pukul 21.00 WIB, sementara saksi lainnya, Arif Nugroho, diperiksa sampai tengah malam. “Ini melanggar Hak Asasi Manusia,” ucap Khozinuddin saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya pada 20 Agustus 2025.
Menurut Khozinuddin, pemeriksaan seharusnya dilakukan dalam batas waktu yang wajar agar saksi dapat memberikan keterangan dengan baik. “Saksi itu kan orang yang diambil keterangannya berkaitan dengan peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Pengambilan keterangan harus memperhatikan kondisi responden,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperlakukan saksi dengan bijaksana selama proses hukum berlangsung.
Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yang kini sudah naik ke tahap penyidikan, melibatkan tidak hanya Roy Suryo sebagai pelapor, tetapi juga sejumlah pihak lainnya yang melakukan laporan serupa. Terdapat total lima laporan yang kini sudah berada di tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius dalam masyarakat, di mana kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan dapat terancam oleh tuduhan-tuduhan semacam ini.
Dalam konteks hukum, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas proses penyidikan. Pemeriksaan yang terlalu panjang dan melelahkan bagi saksi bisa memicu persepsi negatif terhadap penegakan hukum itu sendiri. Kondisi ini dapat berujung pada ketidakpuasan dan kontroversi yang lebih besar, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan pengacara yang mengawasi jalannya pemeriksaan.
Kubu Roy Suryo mengekspresikan kekecewaannya terhadap proses yang dianggap terlalu eksesif dan tidak memperhatikan hak-hak asasi setiap individu. “Kami berharap pihak kepolisian dapat lebih memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dalam setiap proses hukum yang dilakukan,” tambah Khozinuddin.
Langkah demi langkah dalam penyidikan kasus ini sedang diawasi dengan ketat oleh media dan publik. Melihat bagaimana kasus ini berkembang memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana isu-isu hukum andalan, seperti tudingan ijazah palsu, dapat memengaruhi kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
Dengan dugaan yang melibatkan salah satu pemimpin paling berpengaruh, situasi ini tidak hanya mengundang perhatian media, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keadilan dan integritas di dalam sistem hukum. Sekaligus, memberikan pelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih menghormati hak dan batasan yang seharusnya diterapkan dalam proses hukum.
Ke depan, semua pihak diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menjalani proses hukum. Di tengah isu yang cukup sensitif, perlunya menjaga integritas dan keadilan menjadi semakin penting. Kembali, kasus ini mengingatkan kita akan tantangan besar dalam memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan hak asasi manusia.
