Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tegas menolak usulan dari anggota DPR untuk menyediakan gerbong khusus merokok di kereta api. Penolakan ini disampaikannya saat meninjau KA BIAS di Stasiun Solo Balapan pada tanggal 24 Agustus 2025. Gibran menegaskan pentingnya mempertimbangkan skala prioritas dalam merumuskan kebijakan transportasi publik.
Dalam penjelasan, Gibran menyatakan, “Dalam merumuskan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas.” Menurutnya, alokasi sumber daya sebaiknya diarahkan kepada penumpang yang lebih membutuhkan fasilitas seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kaum difabel. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menempatkan kenyamanan penumpang sebagai prioritas utama.
Gibran lebih lanjut menekankan bahwa penawaran fasilitas yang lebih nyaman bagi kelompok yang lebih rentan adalah langkah yang lebih bijaksana. Ia mengusulkan, misalnya, jika sudah ada ruang laktasi di gerbong, mungkin diperlukan penataan ulang pada fasilitas seperti toilet agar lebih ramah bagi penumpang dengan anak-anak kecil. “Saya kira itu lebih prioritas,” ungkapnya.
Usulan DPR untuk gerbong khusus merokok juga dianggap tidak sesuai dengan visi program pemerintah saat ini. Gibran menjelaskan bahwa sudah ada regulasi yang melarang kegiatan merokok di transportasi umum, termasuk adanya surat edaran, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa kawasan tersebut harus bebas asap rokok. “Dengan ini, saya mohon maaf kepada anggota DPR, masukan ini kurang sinkron dengan program Bapak Presiden,” tambahnya.
Gibran menyebutkan, untuk bisa mempertimbangkan usulan tersebut, faktor fiskal menjadi pertimbangan penting. Ia menjelaskan, “Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal ya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana ide tersebut dapat diimplementasikan secara praktis dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Gibran menekankan bahwa semua program prioritas pemerintah, termasuk di sektor kesehatan, harus berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ia mengungkapkan bahwa upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas kesehatan, seperti cek kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit baru, juga merupakan langkah konkret dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Di tingkat daerah, Gibran juga mengarahkan perhatian pada kebijakan lokal, termasuk penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang membatasi iklan rokok, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok. Hal ini menunjukkan upaya berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat.
Sebagai seorang pemimpin, Gibran nampaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis pada kepentingan segelintir orang, tetapi lebih kepada kebutuhan masyarakat luas. Sikapnya yang menolak usulan DPR mengenai gerbong khusus merokok mencerminkan komitmennya untuk menjaga kesehatan publik dan menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman bagi semua kalangan.
Ke depannya, dengan berbagai kebijakan dan program yang tengah dijalankan, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Gibran menutup pernyataannya dengan pengharapan agar kebijakan transportasi publik dapat lebih berorientasi pada cita rasa dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.
Dengan berbagai pertimbangan dan kebijakan ini, Gibran berharap dapat mewujudkan transportasi publik yang lebih baik dan ramah terhadap semua perjalanan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan individu dan keberlanjutan kesehatan publik.
-
-
-
-
