Bupati Pati, Sudewo, telah memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.43 WIB, kedatangan Sudewo menandai langkah signifikan dalam proses hukum yang saat ini tengah berlangsung.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan KPK terkait dugaan suap dalam proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam wawancara dengan wartawan, Sudewo mengonfirmasi kehadirannya dan menjelaskan bahwa ia tidak membawa dokumen apapun untuk keperluan pemeriksaan tersebut.
Reaksi Masyarakat Pati
Di tengah proses hukum yang sedang berlanjut, muncul reaksi dari masyarakat Pati yang tampaknya mendukung Sudewo. Dalam keterangan persnya, Sudewo berharap agar aksi dukungan masyarakat dapat berjalan baik. Ini mencerminkan ketertarikan masyarakat terhadap tindakan KPK dan proses hukum yang dihadapinya, serta pentingnya transparansi dalam setiap tahapan.
Kasus ini mulai terungkap setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023. Dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, Sudewo disebut-sebut menerima suap. Jaksa Penuntut Umum KPK mengungkapkan bahwa sejumlah uang yang dituduhkan kepada Sudewo, mencapai sekitar Rp3 miliar, ditemukan dalam proses penyidikan.
Namun, Sudewo dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Dia menolak telah menerima uang tunai dari berbagai pihak, termasuk sebesar Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan. Penyangkalan ini menunjukkan bahwa Sudewo berusaha untuk membela diri di tengah tekanan publik dan penegakan hukum.
Kronologi Kasus Korupsi
Proyek yang saat ini menjadi sorotan, termasuk dalam dugaan suap, meliputi tidak hanya jalur ganda kereta api di Jawa tetapi juga proyek di wilayah lain seperti Makassar, Sulawesi Selatan. Dari penanganan KPK, sudah ada lebih dari 14 individu yang ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus ini, termasuk pejabat-pejabat di Kemenhub.
Dugaan pengaturan pemenang tender dan manipulasi dalam proses administrasi telah diidentifikasi sebagai pola korupsi yang mencolok. Oleh karena itu, pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur menjadi semakin penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan.
Situasi Saat Ini
Hingga saat ini, KPK terus melakukan investigasi untuk menuntaskan kasus yang melibatkan banyak pihak dan memastikan bahwa semua yang terlibat dapat bertanggung jawab. Masyarakat juga berharap agar proses ini berjalan dengan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan sistem hukum tetap terjaga.
Sebagai langkah lebih lanjut, KPK berencana untuk memanggil sejumlah pihak lain yang berkaitan dengan kasus ini, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mendalam. Dengan begini, harapan untuk memberantas korupsi di Indonesia bisa terus diupayakan.
Bupati Sudewo dan pihak-pihak terkait pun mungkin harus lebih bersiap dalam menghadapi proses hukum yang kompleks ini, karena fakta-fakta yang terungkap dapat sangat mempengaruhi reputasi dan jabatan mereka di masa depan. Semakin cepat kasus ini terungkap dengan jelas, diharapkan akan membawa dampak positif bagi pencegahan korupsi di sektor publik di Indonesia.
-
-
-
-
