Proses sidang etik terhadap tujuh anggota Brimob yang terlibat dalam insiden fatal yang menyebabkan tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akan dipercepat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dalam satu minggu ke depan, semua persiapan untuk sidang etik harus selesai. Pernyataan ini disampaikan setelah rapat bersama Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (30/8/2025).
Kapolri menegaskan bahwa Divisi Propam telah menangani kasus ini dengan serius dan meminta agar segala proses dilakukan secara maraton agar informasi dapat segera diberikan kepada masyarakat. “Saya perintahkan agar proses ini berjalan cepat. Dalam satu minggu harus siap untuk sidang etik,” ungkapnya.
Insiden yang terjadi pada 28 Agustus 2025 itu melibatkan personel Brimob yang terlibat dalam bentrokan dengan mahasiswa di Jakarta. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas ketika terlanjur terlindas oleh kendaraan taktis yang digunakan oleh aparat. Kejadian tersebut memicu gelombang protes dari komunitas ojek online di berbagai daerah, menuntut keadilan dan reformasi di tubuh kepolisian.
Kapolri juga menambahkan bahwa jika dalam proses penyelidikan ditemukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan pidana yang diambil. “Kami berkomitmen untuk memastikan setiap tindakan anggota kepolisian dapat diawasi dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Dalam upaya menjaga transparansi, Kapolri membuka ruang bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas lainnya untuk mengikuti proses pemeriksaan. “Kami mengundang lembaga luar untuk ikut serta dalam proses ini agar semua pihak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan,” ujarnya.
Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mengekspos sejumlah masalah dalam interaksi antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Munculnya aksi demonstrasi di berbagai daerah mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus serupa di masa lalu.
Berikut adalah beberapa langkah yang akan diambil dalam rangkaian proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob tersebut:
-
Penyelidikan Mendalam: Penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat mengenai insiden tersebut.
-
Sidang Etik: Proses sidang etik direncanakan selesai dalam waktu satu minggu untuk menilai apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Brimob.
-
Tindakan Pidana: Berdasarkan hasil penyelidikan, akan ditentukan apakah ada proses pidana yang perlu diambil terhadap anggota yang terlibat.
- Pertanggungjawaban Publik: Hasil dari sidang etik dan langkah selanjutnya akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
Masyarakat berharap bahwa penanganan kasus ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Kejadian ini menimbulkan refleksi yang mendalam tentang bagaimana aparat keamanan berinteraksi dengan masyarakat, serta pentingnya sebuah sistem yang memastikan kontrol dan akuntabilitas terhadap tindakan mereka.
Aksi masyarakat yang kuat dan seruan untuk reformasi mencerminkan harapan akan perubahan positif dan penegakan hukum yang hayang lebih baik di masa depan. Kapaikan komunikasi antara polisi dan komunitas sebagai langkah awal menuju menciptakan hubungan yang lebih baik dan berkeadilan.
